Pulihkan Perekonomian, Bentuk Tim Khusus
Usulan untuk Hindari Ego Sektoral
JAKARTA, Jawa Pos – Pemulihan ekonomi menjadi sorotan para pelaku usaha setelah pemerintah mulai melonggarkan pembatasan pada sektor transportasi. Agar pemulihan merata, mereka mengusulkan pembentukan tim khusus untuk menangani recovery. Idealnya, tentu saja para pelaku usaha harus dilibatkan dalam tim tersebut.
Komite Percepatan Permulihan Perekonomian Nasional alias KP3N, demikian nama tim khusus usulan para pelaku usaha. Tugas KP3N adalah merumuskan langkah, strategi, dan program kebijakan untuk segera memulihkan perekonomian. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap para pengusaha terlibat dalam tim tersebut. Sebab, merekalah yang tahu pasti kondisi di lapangan.
”Nanti tim tersebut diharapkan bisa menerbitkan kebijakan, stimulus, relaksasi, permodalan, dan lainnya tanpa ego sektoral,” kata Sarman yang juga menjabat wakil ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta tersebut kemarin (11/5). Dia juga menegaskan bahwa tim itu harus bekerja langsung di bawah presiden.
”Jika di bawah koordinasi setingkat menteri dikhawatirkan berjalan lambat karena ego sektoral masingmasing. Semoga usulan ini mendapat respons positif dari presiden,” tuturnya.
Pandemi Covid-19, menurut dia, merenggut momen Idul Fitri yang selalu menjadi puncak perputaran uang terbesar di Indonesia. ”Dan seharusnya Lebaran dapat memicu pertumbuhan ekonomi kuartal kedua, tapi kini tidak lagi dapat diandalkan,” ujarnya.
Sarman juga memprediksi aliran uang dari Jabodetabek ke daerah tujuan mudik yang selalu tinggi saat Lebaran turun sampai 80 persen. Maka, pemerintah harus menyiapkan rancangan besar untuk mempercepat pulihnya aktivitas bisnis sebagai pemicu naiknya konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan Benny Sutrisno mendesak pemerintah segera merealisasikan stimulus agar perekonomian tak semakin terpuruk. Menurut dia, larangan mudik akan membuat kegiatan ekonomi di daerah merosot. ’’Saya harap pemerintah melakukan aktivitas secepatnya. Kalau tidak, pertumbuhan ekonomi bisa minus di kuartal kedua,’’ ungkapnya.
Benny juga menjelaskan, bergerak tidaknya roda perekonomian sangat bergantung konsumsi masyarakat. Padahal, saat ini konsumsi masyarakat bergantung stimulus dari pemerintah. Semakin cepat dan makin besar nilainya, lanjut dia, tentu memberikan lebih banyak tenaga pada pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur (Jatim) sudah tidak sabar untuk segera kembali berbisnis. Namun, untuk memulihkan kondisi mereka, PHRI membutuhkan stimulus dari pemerintah. ’’Sementara ini yang kami perlukan adalah relaksasi pembayaran perbankan, pajak, dan energi. Sebab, pendapatan hotel sudah menurun drastis,’’ ucap Ketua PHRI Jatim Dwi Cahyono kemarin (11/5).
Seharusnya, menurut Dwi, pajak hotel dan restoran dihapuskan selama tiga bulan selama pandemi.