Nasib RSUD Barat Dipertanyakan Dewan
Anggaran Cuma Sisa Rp 70 Miliar
SIDOARJO, Jawa Pos – DPRD Sidoarjo merespons berbagai pertanyaan masyarakat tentang nasib RSUD Sidoarjo Barat. Kemarin (11/5) pimpinan dewan, fraksi, dan komisi C bertemu untuk membahas rencana percepatan pembangunan RSUD di wilayah Krian tersebut. Hasilnya, DPRD sepakat memanggil Pemkab Sidoarjo agar memaparkan rencana pembangunan RSUD Barat.
Ketua DPRD Sidoarjo Usman menyatakan, rapat kemarin merupakan inisiatifnya untuk mendorong realisasi RSUD Sidoarjo Barat. ”Kami amati belum ada progres yang jelas. Padahal, ini sudah Mei. Tahapan pembangunan butuh waktu,” paparnya.
Mulai perlunya kajian feasibility study (FS), andal lalin, hingga amdal. ”Karena ini RS, harus jelas pengolahan limbah dan lainnya. Belum lagi nanti lelangnya. Waktu-waktu itu harus diperhitungkan,” terang legislator PKB itu. Kalau tidak didorong dan dipacu, kapan fasilitas kesehatan untuk rakyat itu dimulai.
Menurut Usman, bagaimanapun, pembangunan RSUD Barat sudah menjadi keputusan politik DPRD bahwa pembangunannya menggunakan dana APBD. DPRD juga sepakat jangan sampai masyarakat wilayah barat dikorbankan. ”Karena itu, kita mendorong dan mendesak eksekutif segera membangun RSUD Sidoarjo Barat,” katanya.
Hari ini (12/5) dewan mengundang Plt bupati, Sekda, dan OPD terkait. Tujuannya, menanyakan apa masalahnya sehingga proses pembangunannya belum berlangsung. Termasuk, DPRD akan meminta jawaban eksekutif tentang dana pembangunan RSUD Barat. Sebab, di awal, disepakati anggaran Rp 120 miliar. Karena pandemi Covid-19, anggaran tersebut dipotong Rp 12 miliar. Nah, ada info beredar bahwa sekarang tinggal Rp 70 miliar. ”Tapi, laporan resmi kepada DPRD belum masuk,” ujarnya.
Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sulaksono menjelaskan saat ini masih melelang manajemen konstruksi (MK) pembangunan RSUD Barat. Kerangka acuan kerja (KAK) untuk lelang sedang disusun. Perlu beberapa hari. ”Setelah itu, kami sampaikan ke unit lelang dan pengadaan,” kata mantan kepala Bappeda Sidoarjo itu.
Lelang MK membutuhkan sekitar dua bulan atau bisa lebih singkat. Lalu, MK butuh sekitar sebulan lebih untuk membuat konsep awal. Konsep awal tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menilai desain yang lain. ”Total butuh sekitar tiga bulan. Sekitar Oktober atau November sepertinya baru mulai dibangun,” katanya.
Sulaksono membenarkan memang ada refocusing anggaran RSUD Barat untuk penanganan Covid-19. Dengan begitu, anggaran menjadi Rp 70 miliar. Namun, menurut dia, tidak ada masalah jika memang hanya Rp 70 miliar. ”Kalau memang itu ya saya selesaikan dengan Rp 70 miliar,” ungkapnya. Nanti sistemnya yang pakai design and build. Jadi, mendesain sekaligus melaksanakan pembangunannya.
Kita mendorong dan mendesak eksekutif segera membangun RSUD Sidoarjo Barat.”
USMAN