Bank Jangkar untuk Jaga Likuiditas

JAKARTA, Jawa Pos – Pemerintah segera membentuk bank jangkar sebagai pemasok likuiditas terhadap bank-bank kecil yang terdampak pandemi Covid-19 karena harus memberikan relaksasi kredit kepada nasabah. Rencananya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan menunjuk bank pelat merah sebagai bank jangkar.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 23 Tahun 2020, tertulis bahwa bank jangkar merupakan bank umum yang berbadan hukum dan beroperasi di Indonesia. ’’Minimal 51 persen saham dimiliki warganegara Indonesia( W N I) dan be r kategori sehat dari OJK (otoritas jasa ke-uangan ),’’ ungkap Ketua Dewan Komisi o- nerOJKW im boh Santo s o akhir pekan lalu.

Dia menuturkan, bank jangkar akan ditunjuk dari 15 bank terbesar tanah air. Nanti bank jangkar menjadi supplier di pasar uang antarbank (interbank call money). ”Bank jangkar nanti mendapat likuiditas dari hasil penjualan SBN (surat berharga negara) pemerintah yang dibeli BI (Bank Indonesia),” ucapnya.

Kehadiran bank jangkar juga memunculkan istilah bank pelaksana. Yakni, bank umum konvensional atau syariah yang menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit. Baik kepada perorangan, perusahaan, maupun BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Bank pelaksana harus sehat sesuai penilaian OJK. Juga memiliki sertifikat deposito BI, sukuk BI, dan sertifikat (BI) atau syariah yang belum direpokan tidak lebih dari 6 persen dari dana pihak ketiga.

Wimboh menegaskan bahwa skema keuangan tidak akan mengganggu likuiditas bank jangkar. Sebab, modelnya permohonan. Bank pelaksana yang telah melakukan restrukturisasi kredit mengajukan proposal penyangga likuiditas kepada bank jangkar.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso mengakui bahwa restrukturisasi jelas membuat likuiditas perbankan tertekan. ”Kenapa demikian? Karena nasabah boleh menunda pembayaran pokok, tapi bank tidak boleh menunda pembayaran deposito yang jatuh tempo kepada deposan,” tuturnya. Sejauh ini, likuiditas BRI masih aman. Tercatat, liquidity coverage ratio (LCR) BRI pada Maret sebesar 230 persen.