Transparansi Keuangan Jadi Perhatian
JAKARTA, Jawa Pos – Hari ini RUPS luar biasa PT Liga Indonesia Baru akan digelar secara virtual. Sebanyak 18 klub Liga 1 plus PSSI bakal ikut dan menyuarakan semua unek-uneknya. Beberapa agenda akan dibahas. Namun, tampaknya, subsidi yang tak kunjung cair serta perencanaan keuangan yang akan menyita banyak waktu.
Sebab, beberapa klub sudah siap dengan agenda itu. Salah satunya Persiraja Banda Aceh. Sekretaris Tim Rahmat Djailani menyatakan, kejelasan subsidi yang terhenti di termin pertama akan jadi bahasan penting dalam RUPS luar biasa.
Ya, klub memang tetap harus membayar gaji pelatih dan pemain. Walau sudah ada surat keputusan dari PSSI dengan memperbolehkan melakukan pemotongan gaji, tetap saja klub pontangpanting karena tidak ada pemasukan. ’’Kami ini masih punya kewajiban membayar gaji sampai Juni. Kami juga saat ini bingung apakah akan memberikan THR atau tidak. Situasinya sulit, harus segera diputuskan,’’ ucapnya.
Disinggung soal apakah ada keinginan untuk membahas pergantian struktural LIB yang dinilai ada nepotisme, Rahmat enggan berkomentar banyak. Persiraja sendiri masih melihat situasi dan kondisi dalam RUPS luar biasa hari ini. ’’Intinya, kami akan melihat dulu perkembangannya besok, belum bisa bicara sekarang. Kalau soal komisaris yang mundur itu haknya. Tidak boleh dilarang. Tapi, harus ada penggantinya,’’ terangnya.
Pembahasan soal subsidi mandek juga akan disuarakan Persib Bandung. Komisaris Utama PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar menyatakan, pihaknya akan meminta transparansi keuangan dari LIB. Transparansi yang dinilai membuat subsidi sampai saat ini belum cair untuk termin kedua dan ketiga. ’’Itu paling penting dan mendesak. Uangnya selama ini dipakai apa saja, dari mana saja pemasukannya. Saya akan menanyakan itu semua dan LIB harus bisa menjelaskan secara transparan,’’ paparnya.
Sebagaimana diketahui, LIB baru membayar subsidi termin pertama dari sembilan termin yang dijanjikan. Subsidi termin pertama itu dibayar akhir Februari lalu. Sedangkan termin kedua dan ketiga yang akhir Maret serta April tidak jelas juntrungannya.
Setiap termin, pembayaran setidaknya sekitar Rp 500 juta dari total subsidi Rp 5,25 miliar untuk 17 klub Liga 1, sedangkan dua klub lain seperti Persiraja dan Persipura Jayapura mendapatkan tambahan Rp 700 juta. Ironisnya, yang ditunggak LIB bukan hanya klub Liga 1, melainkan juga Liga 2.
Nah, di Liga 2, bahkan subsidi belum dibayar sama sekali. Hanya ada enam klub yang mendapatkan subsidi termin pertama. Sisanya sampai saat ini tidak jelas. Alasan pemilihan pembayaran kepada enam klub itu pun tidak jelas.
Umuh menambahkan, jika dalam penjelasan nanti diketahui ada penyalahgunaan keuangan, LIB harus bertanggung jawab. Apalagi, uang yang seharusnya jadi hak klub dipakai sendiri oleh internal LIB. ’’Suka disalahgunakan LIB dari dulu. Makanya, saya minta besok harus juga ada data akurat dan jangan dimanipulasi. Jika ada yang dimanipulasi dalam RUPSLB itu, lebih baik direksi mundur,’’ ucapnya.
Selain soal subsidi, yang ramai akan dipertanyakan adalah perencanaan bisnis dari LIB. Sebab, sejauh ini, di tengah pandemi korona, tidak ada tindakan dari LIB untuk menyelamatkan kompetisi melalui perencanaan bisnis. Lebih banyak diam, membiarkan klub hancur finansialnya.
Sementara itu, Manajemen Persipura Jayapura mengaku punya beberapa masukan untuk LIB. Di antaranya adalah soal kepastian kompetisi.
Manajemen Mutiara Hitam –julukan Persipura– meminta LIB tidak memaksakan kompetisi berjalan. ’’Bagi kami, memaksakan kompetisi di tengah bencana itu tidak manusiawi,’’ tegas Ketua Umum Persipura Benhur Tomi Mano. Menurut dia, LIB harus menghormati upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi. ’’Jangan mementingkan kepentingan kita saja. Tidak elok,’’ tambahnya.