Akses Tertutup, Pengurus RW Tak Bisa Input Data
Banyak Yang Belum Terima Bantuan Sosial
Jawa Pos – Persoalan di tengah proses pendataan warga kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19 belum selesai. Kemarin (17/5) sejumlah ketua RW sambat lantaran diprotes warganya. Banyak yang belum terdata sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan.
Mashuri, salah seorang ketua RW di Kapas Madya, mengaku bingung dengan sistem yang diterapkan pemkot. Sebab, pendataan baru berjalan tiga hari sejak surat edaran keluar. Pas pada hari ketiga, pendataan tidak bisa dilanjutkan. ”Aksesnya sudah ditutup pas hari Rabu (13/5). Jadi, memang tidak bisa nambah lagi datanya,” ujar ketua RW VII Kapas Baru, Kelurahan Kapas Madya, Tambaksari, itu.
Sejatinya, data penerima bantuan sudah dicantumkan pihak kelurahan di kantor lurah beberapa waktu lalu. Warga bisa melihat apakah namanya termasuk yang mendapatkan bantuan atau tidak. Jika ada warga kurang mampu yang belum masuk daftar, pihak RW memasukkannya ke sistem online.
Mashuri mengatakan, jumlah warga yang berhasil didata dan dimasukkan ke sistem online milik pemkot hanya 514 orang. Namun, yang bisa menerima bantuan hanya 224 orang. Padahal, jumlah warga terdampak yang membutuhkan bantuan lebih dari itu. ”Ini sudah didata, justru diseleksi lagi. Tidak tahu alasannya apa. Katanya disesuaikan dengan jumlah sembako yang ada,” ucapnya.
Akibatnya, Mashuri mengaku mendapat banyak sekali protes dari warga dalam beberapa hari terakhir. Padahal, pihaknya sudah menjelaskan bahwa yang menutup sistem tersebut adalah pemkot. Pihaknya hanya bertugas menginput data.
Masalah serupa dialami Sutikno. Ketua RW IV Tanah Merah, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, itu juga mendapat banyak protes dari warga. Sebab, jumlah warga yang memperoleh bantuan tidak sebanding dengan total warga kurang mampu di wilayahnya. ”Kita di bawah ini yang bingung,” ucapnya.
Menurut Sutikno, pemkot harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat kurang mampu. Dengan begitu, yang menjadi sasaran protes bukan hanya ketua RW dan jajaran pengurusnya.
Dalam situasi seperti ini, hampir semua warga kurang mampu membutuhkan bantuan. Sebab, mereka sulit mencari pekerjaan. Berjualan pun lebih sering sepi dan kurang laku. ”Jadi, banyak yang mengharapkan bantuan,” katanya.
Sutikno sudah melaporkan masalah tersebut ke dinas terkait. Namun, pihak dinas justru menyuruh untuk melakukan pendataan ulang. ”Lha, piye toh. Warga saya itu banyak. Yang masuk MBR juga banyak. Sudah saya data, sekarang malah disuruh mendata ulang. Ini justru menambah masalah baru,” terangnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M. Fikser mengakui memang sempat ada masalah dalam aplikasi yang dipakai untuk menginput data penerima bansos. ”Itu aplikasinya sama dengan yang dipakai untuk MBR. Hanya, database-nya kita bedakan,” terangnya.
Fikser yang juga menjabat koordinator protokol komunikasi publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya mengatakan, masalah tersebut sudah dicek oleh timnya. Penyebab tertutupnya sistem atau lambatnya respons saat menginput data sudah dibenahi. ”Saya belum cek apakah hari ini (kemarin, Red) sudah bisa atau tidak. Yang jelas, itu kemarin sudah dibenahi,” ungkapnya.
Fikser menjelaskan, dinasnya hanya bertugas menyiapkan aplikasi beserta basis datanya. Pengguna aplikasi tersebut adalah dinas sosial (dinsos). Dalam proses input data, ada tahap verifikasi yang dilakukan dinsos sebelum data masuk.
Sebab, kata Fikser, kuota yang diberikan untuk warga terdampak pandemi Covid-19 non-MBR sebanyak 45 ribu orang. Karena itu, perlu verifikasi agar tidak terjadi dobel data penerima manfaat dari pemerintah. ”Bisa juga terhenti sementara (proses input data, Red) saat dinsos melakukan verifikasi data. Yang jelas, masalah itu sudah dibereskan.”
Saya belum cek apakah hari ini (kemarin, Red) sudah bisa atau tidak. Yang jelas, itu kemarin sudah dibenahi.”
M. FIKSER Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika