Diperpanjang hingga Desember, Bansos Jadi Rp 300 Ribu
PEMERINTAH memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan sosial (bansos) terkait pandemi Covid-19 hingga Desember 2020. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan, mulai April hingga Juni. Dengan demikian, bansos diberikan selama sembilan bulan.
”Bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetabek diperpanjang menjadi sembilan bulan hingga Desember,’’ ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada video conference di Jakarta kemarin (18/5)
J
Perpanjangan waktu itu bertujuan menjaga daya beli masyarakat yang terpukul karena Covid-19.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan bansos untuk wilayah Jabodetabek berupa sembako senilai Rp 600 ribu per bulan selama April sampai Juni. Untuk non-Jabodetabek, bentuknya berupa uang tunai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Nah, dengan perpanjangan itu, jumlah insentif yang diberikan mengalami penurunan, yakni dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan. Nominal Rp 300 ribu per bulan itu terhitung untuk Juli sampai Desember 2020. Kemenkeu mencatat, anggaran bansos sembako Jabodetabek mencapai Rp 6,8 triliun dan bansos tunai non-Jabodetabek Rp 32,4 triliun.
Di sisi lain, lanjut Sri Mulyani, pembagian kartu PKH dan kartu sembako tidak berubah. Kartu PKH akan tetap dibagikan selama 12 bulan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian, penerima kartu sembako sebanyak 20 juta orang akan menerima penuh Rp 200 ribu per bulan selama 12 bulan.
Sementara itu, kemarin (18/5) Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran bansos di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Bantuan berupa sembako tersebut merupakan bagian dari bansos untuk masyarakat Jabodetabek selama masa pandemi yang diberikan tiga kali. ’’Hari ini sudah diterima bantuan yang ketiga,’’ terang dia sembari mengingatkan agar penyaluran bansos bisa dipercepat.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir
Effendy mengaku sudah berdiskusi dengan Mensos dan Mendes PDTT terkait percepatan penyaluran bansos. ’’Insya Allah lima hari terakhir menjelang Lebaran kita akan menyalurkan bansos besar-besaran,’’ kata dia seusai ratas virtual bersama presiden kemarin.
Untuk Kemensos, di antara 9 juta keluarga penerima manfaat, ada 8,3 juta yang menjadi bagian penyaluran lima hari ke depan. Selebihnya, 700 ribu KPM perlu waktu lebih lama untuk penyaluran karena berada di wilayah remote. Dibutuhkan waktu setidaknya dua pekan untuk penyaluran.
Penyaluran bansos mengandalkan PT Pos Indonesia karena memiliki jaringan paling luas. Demi mengejar target penyaluran ke 8,3 juta KPM, PT Pos memutuskan untuk meniadakan libur dua hari saat Idul Fitri. Seluruh cabang dimaksimalkan.
Adapun untuk BLT (bantuan langsung tunai) desa yang diambilkan dari dana desa, pendataannya diutamakan pada keluarga miskin baru. Yakni, mereka yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. ’’Dana desa ini baru bisa didistribusikan kalau memang ada warga masyarakat yang belum tercantum di dalam DTKS,’’ lanjut mantan Mendikbud tersebut.
Karena itu, tidak mudah untuk mempercepat penyaluran dana desa mengingat datanya harus dijaga agar tidak tumpang-tindih. Pihaknya sudah sepakat bahwa yang diprioritaskan adalah bantuan dari Kemensos dalam lima hari ke depan.
Sementara itu, Mensos Juliari P. Batubara memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan data antara Kementerian
Sosial dan Pemprov DKI Jakarta dalam distribusi bansos bantuan presiden. Sebab, pemerintah daerah (pemda), termasuk Pemprov DKI Jakarta, sudah melakukan update data. Di DKI Jakarta ada penambahan data penerima bansos sebanyak 2,1 juta kepala keluarga (KK). ”Jadi, karena anggaran Kemensos hanya untuk 1,3 juta KK, sisanya yang 800 ribuan itu anggarannya dari APBD DKI Jakarta,” jelasnya.
Dia berpesan kepada seluruh pemda, pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk memperbarui data masyarakat penerima bansos. Sebab, data masyarakat miskin dan rentan tersebut akan tetap digunakan untuk bansos reguler seperti program keluarga harapan (PKH) dan program sembako. Bahkan setelah pandemi selesai.
Di bagian lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, hingga saat ini ada beberapa daerah yang terhitung lamban dalam penyaluran BLT dana desa. Halim telah menyurati kepala-kepala daerah tersebut agar bergerak cepat. Sebab, masih banyak KPM yang menunggu penyaluran.
Halim menyebutkan, provinsi dengan penyaluran BLT yang paling lambat adalah Banten. ”Kalau tidak salah baru lima desa yang sudah tersalurkan,” ungkap dia. Kemudian, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Aceh.
Sementara itu, provinsi yang hampir seluruh desanya telah melakukan penyaluran BLT dana desa, antara lain, Provinsi Bangka Belitung, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.