Apresiasi Petani yang Jaga Ketahanan Pangan
GRESIK, Jawa Pos – Bantuan terus mengalir dari berbagai kalangan di tengah pandemi Covid-19. Kemarin (21/5) komunitas Info Seputar Driyorejo (ISD) juga bergerak. Demikian pula Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Gresik.
ISD memberikan 100 paket sembako yang berisi beras 3 kilogram, gula, minyak, dan mi instan. Bantuan itu langsung diantarkan ke rumah warga. Dari desa satu ke desa lain di wilayah Kecamatan Driyorejo. Sasarannya adalah keluarga kurang mampu hingga janda berusia lanjut.
Achmad Syakur, anggota ISD, mengatakan, pembagian sembako itu bentuk kepedulian di tengah masa sulit akibat pandemi yang entah kapan berakhir. Apalagi, sebentar lagi Lebaran. Sembako tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. ”Kami langsung mencari dari rumah ke rumah,” ujarnya.
Paket sembako itu hasil patungan anggota komunitas plus sumbangan sejumlah donatur. Ke depan, rencananya, pembagian bantuan berlanjut. ”Semoga bisa sedikit meringankan suadara-saudara kita,” katanya.
Sementara itu, kemarin Perempuan Tani HKTI Gresik juga melangkah untuk memberikan bantuan. Sasarannya adalah kawasan yang tetap menjaga ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19. Di antaranya, para petani di Desa Pandu, Kecamatan Cerme.
Ketua Perempuan Tani HKTI Gresik dr Nila Hapsari Singgih mengatakan, bantuan itu wujud apresiasi dan ucapan terima kasih untuk para petani yang menjaga ketahanan pangan. Bantuan yang diberikan kepada 100 petani itu berupa pupuk, beras, minyak goreng, hand sanitizer, hingga masker.
”Mereka terus menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah masa pandemi. Karena itu, kami berharap para petani, tidak hanya di Cerme, pantang menyerah meski situasi sedang sulit,” ucap dia.
Nila mengatakan, donasi itu tidak hanya menyasar para petani. Rencananya, pihaknya siap untuk terus bergerak menyalurkan donasi kepada kaum duafa di wilayah Gresik. ”Semoga berkah dan membawa manfaat serta pandemi ini segera berakhir,” katanya.
Sementara itu, Anggota PKB DPRD Gresik Abdullah Hamdi, mengatakan, khusus untuk pemberian bantuan dari pemerintah pihaknya mendapat masukan dari masyarakat. Terutama terkait transparansi atau keterbukaan data. “Misalnya, ada yang bilang, dia sudah ambil BLT (bantuan langsung tunai), kok sekarang ambil dana JPS (jaring pengaman sosial). Setelah diklarifikasi, ternyata mengambilkan orang tuanya yang berbeda KK (kepala keluarga),” ujarnya.
Hamdi berharap, siapa saja memang berhak dan bisa untuk ikut mengawasi penyaluran JPS maupun bantuan lain dari pemerintah.. Seluruh anggota dewan pun bisa ikut terjun lagsung untuk mengawasi proses pembagian. “Ayo iawasi bersama agar tepat sasaran. Di desa lain daftarnya ada yang ditempel. Kami juga mengharapkan keterbukaan,” imbuhnya.