DONASI PEMBACA

No rekening: BCA 673-074-333-3

An. Yayasan Pelangi Hidup Bersama Daftar donasi yang masuk hari ini,

JAKARTA, Jawa Pos - Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan langsung tunai (BLT) desa dipangkas. Keputusan tersebut diambil pemerintah pusat untuk mempercepat prosesnya. Sebab, selama ini proses verifikasi di pemda dinilai lambat.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Ap kasi) Abdullah Azwar Anas mengaku tidak mempersoalkan kebijakan tersebut. Namun, dia tidak sependapat jika proses verifikasi di pemda disebut lambat.

”Kendala sebenarnya bukan dari proses verifikasi, karena itu relatif cepat. Kendalanya adalah pada penerima bantuan yang sebagian kurang tepat sasaran,” ujar dia kepada Jawa Pos kemarin (21/5).

Anas menambahkan, pihaknya setuju jika data penerima BLT desa yang dihimpun dari RT/ RW menjadi basis penyaluran. Yang terpenting, lanjut dia, data tersebut harus tetap melalui musyawarah desa untuk diputuskan nama dan kuotanya. Sedangkan proses di pemda dipotong tak jadi masalah.

”Kalau RT/RW memasukkan sekian ratus nama, sehingga dalam satu desa ada ribuan orang, apa cukup dananya. Maka, inilah perlunya mekanisme musyawarah desa,” imbuhnya.

Pria yang juga bupati Banyuwangi itu menjelaskan, sebetul

ABDULLAH AZWAR ANAS Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia nya posisi data dana BLT desa di berbagai daerah sudah siap. Jika ada perubahan basis data, perlu ada ketentuan yang jelas kapan mekanisme terbaru itu dijalankan.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam rilisnya mengatakan, hingga kemarin 23.963 desa telah menyalurkan BLT desa. Dibandingkan Rabu (20/5), telah terjadi lonjakan penyaluran oleh 7.496 desa. ”Sebanyak 23.963 desa sudah menyalurkan BLTDD. Angka itu mencakup 43 persen desa yang sudah mendapat dana desa,” ujarnya.

Dengan jumlah penyaluran itu, Halim memperkirakan sudah ada 2.469.025 keluarga miskin yang menerima bantuan. Angka tersebut mencakup 30 persen dari target 12 juta keluarga penerima manfaat.

”Nilai dana desa yang disalurkan kepada warga mencapai Rp 1.481.415.000.000,” terangnya.

Dia menambahkan, saat ini ada 55.260 desa yang telah menerima dana desa di rekeningnya. Dengan demikian, desa-desa tersebut sudah siap menyalurkan.

Menurut catatan Kemendes PDTT, provinsi yang sudah menyalurkan BLT dana desa tertinggi adalah Bangka Belitung, disusul Kepulauan Riau, Bali, DI Jogjakarta, dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, provinsi yang paling rendah dalam persentase penyaluran BLT dana desa secara berturut-turut adalah Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, dan Maluku Utara.