Penyedia Terpaksa Pakai Duit Pribadi
SURABAYA, Jawa Pos − Peralihan anggaran permakanan dari dinas sosial ke kelurahan belum sepenuhnya beres. Sejumlah warga yang menjadi penyedia permakanan belum mendapatkan uang untuk dibelanjakan.
Keluhan itu disampaikan salah satu penyedia permakanan di Surabaya Timur. Dia belum mendapatkan uang belanja bulan ini. Namun, kewajiban menyediakan makanan harus tetap berjalan. ”Teman-teman nalangi segitu banyaknya. Satu kali tiga hari. Kalau satu rumah sepuluh jiwa, apa tidak membayangkan berapa yang ditalangi?” ujar warga itu.
Program permakanan bertujuan untuk menolong 35 ribu warga Surabaya. Selain warga tak mampu, lansia, dan yatim piatu, pemkot juga memberikan bantuan bagi 3.259 orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19 yang diisolasi.
Penambahan itu juga meningkatkan beban penyedia permakanan. Pada saat uang belum cair, mereka harus tetap menjalankan tugasnya. Sebab, pemberian makanan tersebut sangat ditunggu-tunggu warga. Bahkan terbilang sangat vital bagi ODP yang tidak boleh keluar rumah selama 14 hari.
Penyedia permakanan itu mengaku banyak rekan-rekannya yang mengeluhkan hal serupa.
Apalagi harga bahan pokok kini mahal. ”Mau Lebaran, tidak ada dana,” keluhnya.
Warga juga meminta lurah menalangi anggaran tersebut. Namun, lurah tidak mungkin mengeluarkan anggaran pribadinya. Apalagi dalam satu kelurahan ada banyak penyedia makanan.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menerima aduan itu. Permasalahan tersebut pernah dibahas dalam telekonferensi. ”Tak kira sudah selesai. Ternyata masih bermasalah,” ujarnya.
Dia menerangkan bahwa permasalahan itu terjadi karena sejumlah persoalan. Yakni, peralihan kewenangan dari dinsos ke kelurahan, refocusing anggaran Covid19, hingga permasalahan di laporan pertanggungjawaban.
Dia juga menghubungi Kabag Pemerintahan untuk memastikan uang permakanan tersedia. Khusnul meminta agar angkanya tidak disedot sedikit pun untuk Covid-19.
Kabag Pemerintahan Achmad Zaini baru dilantik dua hari lalu. Dia menerangkan bahwa anggaran permakanan aman. Alias tidak terpakai untuk penanganan Covid-19. ”Anggarannya itu ada. Makanya saya minta data siapa saja yang mengeluh,” ujar mantan camat Wiyung dan Tambaksari itu.