Penanganan oleh Daerah Lebih Memuaskan

Survei Opini Publik tentang Covid-19

JAKARTA, Jawa Pos – Sebanyak 53,8 persen publik merasa tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam menangani Covid-19. Sedangkan 45,9 persen responden mengaku puas. Itu terlihat dari hasil survei yang dirilis Indo Barometer bekerja sama dengan Puslitbangdiklat RRI.

”Melihat hasil survei opini masyarakat ini, pemerintah harus mengubah kinerjanya dalam penanganan Covid-19,” tutur Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam paparannya.

Ada sejumlah alasan mengapa mayoritas warga tak puas dengan cara pemerintah pusat menangani wabah tersebut. Pertama, 17,3 persen masyarakat menilai kebijakan pemerintah tidak konsisten. Dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) misalnya. Di satu sisi, pemerintah menganjurkan agar warga tidak mudik dan tetap berada di rumah. Namun, di sisi lain, operasi transportasi dibuka. ”Itu memicu kebingungan publik,” ujar Qodari.

Alasan lain yang mendasari ketidakpuasan publik dalam penanganan Covid-19 adalah pemerintah dianggap lamban dalam mendistribusikan bantuan sosial (10,7 persen). Data penerima bantuan tidak akurat (10,1 persen), kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda (8,9 persen), pasien terinfeksi makin banyak (6 persen), tidak tegas terhadap TKA (5,4 persen), hingga penerapan PSBB tidak serius (5,4 persen).

Di sisi lain, penanganan Covid-19 oleh pemerintah provinsi (pemprov) dinilai sedikit lebih baik daripada pemerintah pusat. Sebanyak 57,3 persen responden menilai kinerja gubernur sudah memuaskan. Perinciannya, 53,3 persen merasa puas dan 4 persen merasa sangat puas. Sedangkan 41,1 persen menilai kinerja gubernur tidak memuaskan.

Salah satu alasan penanganan di level provinsi dinilai lebih bagus adalah gubernur dianggap lebih tanggap (26,2 persen). Pemprov juga dinilai maksimal dalam mencegah penularan (22,7 persen), PSBB berjalan baik (6,2 persen), serta gubernur dinilai lebih mengerti kondisi daerah daripada pemerintah pusat (6,2 persen). ”Sebaliknya, banyak juga gubernur yang dinilai lambat dalam distribusi bantuan,” ucap Qodari.

Survei yang digelar pada 12–18 Mei 2020 itu difokuskan di tujuh provinsi besar. Meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Itu setara dengan 64,9 persen populasi nasional.

Jumlah responden sebanyak 400 orang dengan margin of error 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner.