Menjaga Partisipasi pada Pilwali saat Pandemi
KPU Berhati-hati karena Banyak Warga yang Takut
SURABAYA, Jawa Pos – Tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu pekerjaan utama dalam pelaksanaan pilwali Surabaya pada saat pandemi Covid-19. Warga harus benar-benar mendapatkan edukasi yang benar dan komplet dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Dengan demikian, warga tidak mudah terbawa isu yang menimbulkan kebingungan.
Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar mengungkapkan, sekalipun partisipasi pemilih bukan satu-satunya penilaian sukses tidaknya sebuah pemilu, semakin banyak warga yang memilih menandakan iklim demokrasi yang sehat. Nah, di tengah pandemi seperti ini, masyarakat harus benar-benar mendapatkan sosialisasi yang tepat terkait dengan pemilu.
”KPU memang perlu sangat berhati-hati. Covid-19 ini katakanlah sudah selesai, tapi memori kolektif masyarakat ini kan sudah ada. Mereka wedi, urusan partisipasi politik menjadi salah satu pekerjaan utama KPU,” ujar Agil.
Kendati belum ada petunjuk lebih detail terkait dengan pelaksanaan pilwali Surabaya, Agil cenderung setuju untuk melaksanakan pilwali dengan menerapkan tata cara atau protokol kesehatan. Sebab, belum ada jaminan pandemi ini bisa berakhir pada bulan depan atau akhir tahun ini. Di tengah ketidakpastian itu, berbagai skenario untuk menjalankan opsi-opsi pilwali menjadi bagian dari suksesnya demokrasi di Surabaya.
”Lihatlah Korea Selatan, tetap ada pemilu. Bahkan, Amerika Serikat kabarnya juga tetap akan mengadakan pemilu. Tapi, dengan protokol-protokol kesehatan,” tambah dia.
Bagi Bawaslu Surabaya, penundaan pilwali bisa menimbulkan potensi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Dia tidak menuduh siapa pun atau pejabat mana pun dalam dugaan tersebut. Penyalahgunaan wewenang bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan terhadap suksesi di Surabaya.
”Yang kedua, dilaksanakan di 2020 maupun di 2021 itu memiliki risiko yang sama. Tidak ada jaminan 2021 pandemi selesai,” ungkap dia.
Bila memang dilanjutkan, sejumlah tahapan pilwali harus mendapat perhatian ekstra. Mulai pencocokan data pemilih, pelaksanaan kampanye, hingga pencoblosan di TPS.
Data dari KPU Surabaya, pada Pemilu 2019, partisipasi pemilih mencapai 76,71 persen untuk pemilihan presiden. Jumlah tersebut meningkat daripada Pilpres 2014 yang hanya 69,80 persen. Untuk pemilihan anggota legislatif di tingkat kota atau DPRD kota, tingkat partisipasi mencapai 75,85 persen. Bandingkan pada 2014 yang hanya 61,58 persen. Total DPT pada 2019 sebanyak 2.131.756 orang.
Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi mengungkapkan bahwa dalam diskusi-diskusi di lingkungan penyelenggara pemilu itu, partisipasi pemilih memang menjadi salah satu topik yang mengemuka. Aspek sosial masyarakat harus betul-betul dipahami agar KPU tidak keliru dalam menjalankan pilwali di tengah pandemi. KPU Surabaya tentu menunggu petunjuk teknis apakah tahapan pilwali jadi dimulai pertengahan Juni ini atau ditunda lagi.
Syamsi menyebutkan, salah satu yang diantisipasi adalah bila ternyata ada pencetak suara atau petugas pelipat surat suara yang positif Covid-19. Hal tersebut tentu akan membuat resah di masyarakat.