Bantuan Nyasar ke Warga Bermobil

Merasa Tidak Berhak Menerima, Bappeda Minta Kembalikan ke Pemerintah

GRESIK, Jawa Pos – Ada sejumlah bantuan sosial dari pemerintah di masa pandemi Covid-19. Semestinya penyaluran bantuan tetap memprioritaskan keluarga kurang mampu. Namun, temuan di lapangan, tidak sedikit penerima bantuan yang ternyata berasal dari kalangan mampu dengan indikator rumah bagus, memiliki mobil, hingga sudah berhaji.

Marpuah adalah satu di antara beberapa warga yang sebetulnya layak menerima tapi belum satu pun bantuan mampir kepadanya. Kemarin (28/5) Jawa Pos sambang ke rumahnya di Desa Indrodelik, Bungah. Janda kelahiran 1948 itu tengah duduk di kursi ruang keluarga.

Pitoyo, menantu Marpuah, ikut menyambut di rumah tersebut.

Bata putih yang menyusun bangunan rumah itu masih terlihat. Dalam rumah tersebut terdapat dua keluarga. Yakni, keluarga Pitoyo dan Marpuah. Keduanya berbeda kartu keluarga (KK). ”Saya memang dapat PKH. Kalau sudah dapat, tidak berhak dapat lagi. Tapi, mertua saya ini sudah saya usulkan berkali-kali, tapi belum dapat,” ujarnya.

Setidaknya ada tujuh bantuan di Gresik. Mulai yang bernama BPNT (bantuan pangan nontunai), PKH (program keluarga harapan), BST (bantuan sosial tunai), BLT (bantuan langsung tunai) dana desa, dana jaring pengaman sosial (JPS), hingga BST Provinsi Jatim. Belum ada yang diterima Marpuah. ”Kabarnya, perangkat setempat khawatir muncul cemburuan karena saya sudah dapat PKH,” ujarnya.

Di sisi lain, berdasar data yang dihimpun Jawa Pos, ada warga setempat yang sebetulnya lebih mampu, tapi malah mendapatkan bantuan. Malah yang kutan memiliki Honda Jazz hingga sudah berstatus haji. Padahal, semestinya bantuan sosial sebut diprioritaskan untuk mereka yang lebih membutuhkan. Di antaranya, para janda kurang mampu seperti Marpuah.

Ketika dimintai konfirmasi Jawa Pos, Kepala Desa (Kades) Indrodelik Suwarno mengatakan masih harus menanyakan langsung persoalan itu kepada ketua RT setempat. ”Nanti saya tanyakan dulu,” ucapnya.

Soal adanya warga mampu yang menerima bantuan, Suwarno mengaku tidak tahu-menahu. Sebab, dia merasa tidak mengusulkan. ”Dari desa pun bertanyatanya. Wong desa tidak merasa mengusulkan, tiba-tiba ada nama itu,” kata dia.

Kasus di Indrodelik ibarat pucuk gunung es. Di banyak desa, pengaduan serupa juga mengemuka. Selain warga yang dianggap mampu menerima bantuan, pengaduan menyangkut paransi nama penerima bantuan. Banyak desa tidak mengumumkan atau menempelkan nama penerima sejumlah bantuan dari pemerintah itu di balai desa atau tempat-tempat umum lain. dahal, presiden, gubernur, hingga bupati sudah menginstruksikan nama penerima bantuan dipublikasikan secara terbuka.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Bappeda Gresik manto T. Sianturi mengatakan, sosok seperti Marpuah tulnya berhak untuk bisa dapatkan salah satu di antara tujuh bantuan karena statusnya dan KK yang berbeda. ”Saya minta perangkat setempat agar mengusulkan. Nanti kami fikasi,” ucapnya.

Herman tidak menampik bahwa pihaknya juga mendapat laporan dari beberapa matan. Di wilayah Menganti, misalnya, ada dua warga kurang mampu yang ternyata tidak mendapatkan bantuan apa pun. Tapi, yang lebih mampu malah sudah menikmati bantuan. ”Akhirnya, dari yang mampu itu, bantuannya diberikan kepada dua warga yang lebih berhak dapat tersebut,” jelasnya.

Menurut dia, apabila warga yang tidak berhak malah mendapat bantuan, bantuan itu harus dikembalikan kepada pemerintah. Lalu, untuk mereka yang lebih layak dan berhak tetapi belum mendapat bantuan, perangkat setempat harus proaktif mengusulkan warganya.