Tahapan Pilwali Surabaya Mulai 15 Juni

Berpatokan pada Kesepakatan di Pusat, Coblosan 9 Desember

SURABAYA, Jawa Pos – Hawa persiapan menuju pemilihan wali kota Surabaya mulai menghangat lagi. Sebelumnya, ada kesepakatan untuk menyelenggarakan pilwali pada 9 Desember, lantas diikuti rencana untuk memulai kembali tahapan pada 15 Juni atau dua pekan lagi. KPU Surabaya sedang mempersiapkan diri dengan mengadakan rapat intensif untuk memastikan persiapan itu berjalan dengan aman dan lancar.

Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan tahapan pilwali Surabaya. Memang sudah ada pembicaraan yang intensif untuk melanjutkan pilwali pada 15 Juni. Terutama sejak ada pembicaraan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR beberapa waktu lalu. ”Sambil menunggu juknis, kami juga mempersiapkan diri dengan membuat proyeksi-proyeksi,” ungkap Syamsi kemarin (1/6).

Proyeksi itu, antara lain, terkait dengan tempat pemungutan suara (TPS). Rencana awal dalam situasi normal, KPU Surabaya mempersiapkan 4.121 TPS di seluruh Surabaya. Setiap TPS paling banyak akan digunakan oleh 525 pemilih. Namun, dalam kondisi pandemi Covid-19, tentu jumlah orang dalam satu TPS itu akan dikurangi. Misalnya, skema bila TPS ternyata hanya untuk 300 orang, 400 orang, atau 450 orang.

Jumlah TPS itu tentu berpengaruh langsung pada kebutuhan anggaran yang harus disediakan. Misalnya, untuk honorarium kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) plus petugas keamanan TPS. Juga berpengaruh pada biaya operasional pendirian TPS dan logistik yang harus disiapkan. Ada pula kebutuhan yang remeh-temeh seperti blangko untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara.

”Berapa anggaran tambahannya? Masih kami hitung,” imbuh Syamsi. Hal lain yang disiapkan adalah alat pelindung diri (APD) untuk para petugas. Petugas itu meliputi badan ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemunguatan suara (PPS) serta petugas pemutakhiran data pemilih. Ada pula tugas untuk memverifikasi secara faktual syarat dukungan calon perseorangan M. Yasin-Gunawan.

”Sekarang ini kami makin intensif untuk berkoordinasi di internal maupun dengan KPU provinsi. Hari ini misalnya, ada rakor divisi hukum,” ungkap Syamsi.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Surabaya Soeprayitno menambahkan, dalam rapat kemarin dibahas banyak hal terkait dengan persiapan pilwali di berbagai daerah. Termasuk pilwali Surabaya. KPU Surabaya sebagai penyelenggara selalu siap untuk memastikan pilwali berjalan dengan sukses. ”Gong pelaksanaan sudah ditabuh. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus dilaksanakan,” tegas Nano, sapaan akrab Soeprayitno.

Dia mengungkapkan, salah satu yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah koordinasi dengan Pemkot Surabaya serta stakeholder terkait seperti kepolisian dan Bawaslu Surabaya. KPU Surabaya ingin memastikan bahwa semua pihak siap dengan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu. Namun, karena pada masa pandemi Covid-19, diperlukan penyesuaian-penyesuaian. ”Kami juga ingin meyakinkan publik bahwa pilwali Surabaya bisa sukses penyelenggaraan dan sukses integritas. Serta angka partisipasi harus tinggi,” jelas Nano.

NUR SYAMSI