Reni dan Thony Kembalikan Mobil Dinas
SURABAYA − Setiap pimpinan dewan mendapat tiga mobil dinas. Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, dan Honda Civic atau Toyota Innova. Selama pandemi, dua di antara empat pimpinan dewan mengembalikan jatah mobil pinjaman itu ke pemkot.
Wakil Ketua DPRD Surabaya A.H. Thony berencana mengembalikan tiga mobilnya ke pemkot dengan harapan bisa dijual untuk membiayai penanganan Covid-19. Uang penjualannya digunakan untuk pengadaan mobil laboratorium polymerase chain reaction (PCR) yang sempat menjadi polemik. ”Mobil yang dipinjamkan itu kalau dilelang, harganya masih tinggi. Karena terbilang masih baru dan sangat terawat,” kata dia.
Semua mobil itu masih berada di rumah Thony. Rencananya, dia menyerahkan mobil tersebut pekan depan. Dia akan menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari. ”Gojek atau Grab kan juga bisa toh,” ujarnya.
Menurut dia, kendaraan yang dipinjamkan pemkot lebih banyak nganggur. Sehari-hari dia hanya memakai satu mobil. Dua mobil lainnya lebih banyak menganggur.
Jauh sebelum Thony berencana mengembalikan mobilnya, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti sudah melakukannya. Reni merasa mobil tersebut justru memenuhi garasi rumahnya. ”November tahun lalu sudah saya kembalikan. April lalu satu lagi mobil saya kembalikan,” ujarnya.
Mobil dinas yang digunakan saat ini tinggal Toyota Fortuner 2017. Sebelum mengembalikan mobil kedua pada April, Reni melihat petugas puskesmas yang kesulitan untuk mengangkut pasien karena jumlah ambulans terbatas.
Menurut dia, mobil dinas yang dipinjamkan bisa lebih bermanfaat jika digunakan di puskesmas. Namun, keputusan penggunaan mobil itu diserahkan ke pemkot. ”Yang jelas, idealnya untuk penanganan Covid-19,” katanya.
Banyaknya mobil dinas yang diterima anggota dewan berawal tahun lalu. Saat itu, anggota DPRD Surabaya periode 2014−2019 mengusulkan pengadaan mobil pada akhir periode mereka. Karena itu, ada 12 mobil dinas yang diterima empat pimpinan dewan.
Hal tersebut dilakukan karena pimpinan dewan tidak mendapat jatah tunjangan transportasi seperti anggota dewan. Setiap bulan anggota dewan mendapat tunjangan transportasi Rp 10 juta.