Sepakat Minta PSBB Tidak Diperpanjang
Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik Memilih Penguatan Protokol Kesehatan
SURABAYA, Jawa Pos – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dinilai menyulitkan ekonomi masyarakat. Karena itu, Pemkot Surabaya, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkab Gresik sepakat meminta PSBB tidak diperpanjang lagi.
Keputusan tiga daerah itu tampak saat paparan di Gedung Negara Grahadi Surabaya tadi malam
Agendanya adalah membahas apakah PSBB jilid 3 yang hari ini berakhir diperpanjang lagi atau tidak.
Acara itu dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Forkopimda Jatim. Hingga berita ini ditulis sekitar pukul 23.45, rapat masih berlangsung. Namun, sikap tiga daerah tersebut sudah tampak saat paparan.
’’Kami lebih penting menguatkan protokol kesehatan,’’ ujar Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Pernyataan senada disampaikan Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. ’’Harapan masyarakat lebih mengutamakan penguatan di lini kelurahan melalui kampung tangguh,’’ katanya. Pernyataan Pemkot Surabaya yang diwakili oleh Wakil Sekretaris Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Irvan Widyanto juga tak jauh berbeda. ’’Pertimbangan ekonomi dan pencapaian penguatan di tingkat kelurahan menjadi dasar kami mengusulkan pencabutan PSBB,’’ tegas Irvan.
Rapat diawali dengan pemaparan epidemiologi oleh Windhu Purnomo. Pakar epidemiologi asal Unair itu menjelaskan kondisi terkini di lapangan. Salah satunya mengenai attack rate Covid-19 di Surabaya. ’’Attack rate adalah perhitungan jumlah kasus positif per 100 ribu penduduk,” jelasnya.
Attack rate Covid-19 di Surabaya adalah 94,1. Artinya, setiap 100 ribu penduduk, ada 94,1 orang positif. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jakarta yang hanya 60. ”Ini patut diwaspadai,” katanya. Untuk Gresik dan Sidoarjo, angkanya relatif rendah. Gresik hanya 15,8 dan Sidoarjo 31,7. Windhu menilai, protokol kesehatan belum diterapkan. Secara teori, hasil pantauan itu menyebutkan bahwa Surabaya belum layak masuk tahap transisi ataupun new normal life. ”Pada masa PSBB saja tidak disiplin, apalagi pada masa new normal life, pasti banyak yang tidak bisa tertib,” ujarnya. Meski demikian, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan memperpanjang atau menghentikan PSBB kepada pemda.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menginginkan PSBB tidak diperpanjang lagi. Alasannya, aturan pembatasan yang berlaku selama PSBB membuat ekonomi warga terpukul. ”Masyarakat butuh cari makan,” tutur Risma kepada Jawa Pos kemarin. Yang perlu dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pengetatan
tersebut dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat.
Sebelumnya, Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan konsep transisi menuju new normal. Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan, pemkab telah mengkaji penerapan PSBB yang berjalan hampir 42 hari. Pada tahap pertama, ada peningkatan warga yang positif korona mencapai 60 orang. Di PSBB jilid kedua, angka warga yang terkonfirmasi melambung tinggi. Dari 152 orang menjadi 533 orang. Jumlahnya naik lagi pada PSBB periode ketiga menjadi 755 orang. Cak Nur, sapaan akrab Nur Ahmad, mengakui angka warga yang terinfeksi virus korona terus menanjak. Terutama di masa kedua penerapan PSBB. Target pemkab untuk menekan laju penularan korona pun gagal. Di tahap ketiga, upaya pemkab menekan lonjakan angka positif
Covid-19 membuahkan hasil. ’’Penambahan tak terlalu banyak,’’ jelasnya.
Pemkab menemukan solusi lewat pengetatan dari tingkat bawah, yakni desa. Seluruh desa diminta ikut turun tangan membentuk relawan korona. Tugasnya mengawasi aktivitas warga. Penduduk yang hendak bepergian harus mengantongi surat keterangan RT/RW. Desa juga diminta bersiap. Menyediakan ruang isolasi bagi warga yang terpapar korona.
Sistem kerja ASN pada era new normal disesuaikan dengan status PSBB di daerah masingmasing. Jika suatu wilayah menerapkan PSBB secara penuh, pegawai pemerintah juga diminta melaksanakan pekerjaan dari rumah. Namun, jika situasinya seperti DKI Jakarta yang menerapkan masa transisi, ASN diminta menyesuaikan dengan protokol kesehatan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, Surat Edaran Menteri PAN-RB 58/2020 bersifat fleksibel. Dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa ASN tetap menjalankan tugas dan fungsi secara produktif.
Dia mencontohkan DKI Jakarta. Setelah PSBB diganti dengan masa transisi, sistem kerja baru menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, kantor pemerintah bisa menerapkan work from
office (WFO) dengan maksimal 50 persen kehadiran dalam satu kantor. Setiap ASN yang bekerja di kantor wajib memakai masker. ASN juga diwajibkan menyesuaikan jarak tempat duduk sejauh 1,5 hingga 2 meter, menjaga jarak saat melakukan pertemuan, dan mengurangi kunjungan kerja serta melakukan rapat online.
Tjahjo menjelaskan, perjalanan dinas bagi ASN selama masa PSBB juga diatur secara ketat. Secara umum, ASN belum diperbolehkan berdinas ke luar kota. Namun, apabila bersifat mendesak, perjalanan dinas tersebut harus dilengkapi surat dinas dan daerah yang dituju merupakan zona hijau.
Sementara itu, Jatim dan DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan kasus pertumbuhan kasus positif Covid-19 tertinggi. Meski demikian, jumlah pasien sembuh di beberapa daerah melebihi pertambahan kasus positif.
Menurut data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga kemarin (7/6) pukul 12.00 WIB, penambahan kasus di DKI Jakarta mencapai 163. Sementara itu, Jawa Timur menurun dari hari sebelumnya, yakni 113 kasus. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, kasus sembuh di wilayah DKI Jakarta jauh melebihi kasus baru, yakni 294 orang. Sedangkan di Jawa Timur terdapat 113 kasus positif baru dan tambahan pasien sembuh sebanyak 48 orang.
”Di samping itu, ada 21 provinsi yang melaporkan pertumbuhan kasusnya kurang dari 10, bahkan 8 di antaranya melaporkan tidak ada kasus sama sekali,” kata Yuri dalam konferensi pers di media center Gugus Tugas Nasional di Jakarta pada kemarin (7/6).
Beberapa provinsi mengalami kenaikan kasus positif di bawah 5, yaitu Bangka Belitung, DI Jogjakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Lampung, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Sedangkan nol kasus dilaporkan provinsi, antara lain, Aceh, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Riau, dan NTT. Yuri merangkum, total kasus positif yang teridentifikasi di seluruh Indonesia pada hari ini berjumlah 672 kasus sehingga total kasus kumulatif berjumlah 31.186.
Yuri menambahkan bahwa kecepatan pemeriksaan spesimen terus ditingkatkan. Kemarin jumlah spesimen yang berhasil diuji mencapai 11.924 spesimen, baik dengan menggunakan real-time PCR maupun tes cepat molekuler. ”Sehingga total spesimen yang telah diperiksa sampai hari ini adalah total 405.992 spesimen,” ujar Yuri.
Tren penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar tampaknya akan berlanjut pekan ini. Begitu pula indeks harga saham gabungan (IHSG). Analis pasar modal Hans Kwee menilai, optimisme para investor menyambut perekonomian new normal menjadi sentimen positif. Apalagi, isu adanya gelombang kedua Covid-19 belum terjadi.
Hans menilai, seluruh dunia tengah membicarakan isu new normal. Berbicara tentang harapan ekonomi baru yang bisa bergulir kembali. Dengan optimisme ekonomi tersebut, para investor berani membeli aset-aset berisiko. Termasuk saham di negara-negara emerging market. ”Makanya, dana itu bergerak masuk ke Indonesia sebagai emerging market. Akibatnya, rupiah menguat,” kata Hans kepada Jawa Pos kemarin. Dia memperkirakan IHSG akan menguat dengan support di level 4.851 sampai 4.704 dan resistance di 5.014 sampai 5.112.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan, penguatan rupiah lebih lanjut didorong adanya investor yang memindahkan asetnya dari pasar India ke Indonesia. Artinya, permintaan rupiah akan meningkat. ”Akibat adanya downgrade rating dari BAA2 menjadi BAA3 (obligasi dengan risiko moderat dan memiliki karakteristik spekulatif ) di pasar India. Serta menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif,” papar Josua melalui pesan singkat.