57 Daerah Siap Tambah Anggaran
SEMENTARA itu, nasib pembiayaan tambahan anggaran pilkada 9 Desember 2020 mendapat sedikit titik terang. Dari hasil pengecekan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sudah ada 57 daerah yang menyatakan kesiapan menambah anggaran pilkada.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya melalui Ditjen Keuangan Daerah telah meminta 270 pemda pelaksana pilkada 2020 menyampaikan kondisi fiskal keuangannya. Hal itu diperlukan untuk memetakan ketersediaan anggaran guna memenuhi protokol kesehatan di luar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Hasilnya, hingga kemarin tercatat 129 daerah sudah melapor. Sementara 141 daerah belum melapor. Dari 129 daerah itu, 57 daerah menyatakan mampu memberikan tambahan dana untuk pilkada yang disesuaikan dengan protokol penanganan Covid-19.
”Mampu membiayai tambahan untuk KPUD maupun Bawaslu daerah masing-masing,” ujar Tito tadi malam. Sementara 72 daerah yang ruang fiskalnya memang sulit berharap ada bantuan dari APBN. Kemendagri sendiri masih menunggu laporan dari 141 daerah lainnya.
Tito menambahkan, sambil menunggu proses penambahan anggaran, pihaknya meminta pemda mencairkan dana pilkada yang telah disepakati dalam NPHD. Dia berharap pencairan dilakukan sebelum 15 Juni 2020 agar KPU dan Bawaslu daerah memiliki anggaran untuk melaksanakan lanjutan tahapan pilkada.
Realisasi anggaran di level provinsi, papar Tito, sudah sebanyak 42 persen. Sementara di level kabupaten/kota, sudah terealisasikan sebanyak 41,68 persen. Sebelumnya penyelenggara meminta pencairan segera dilakukan karena ada kebutuhan melanjutkan tahapan.
Lebih lanjut lagi, Mendagri memastikan bahwa anggaran rutin bagi lembaga penyelenggara pemilu tidak ikut dipotong meski pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Sebab, pemerintah menyadari, anggaran rutin berkaitan dengan kesuksesan pilkada di tengah pandemi.
”Kami sudah sampaikan surat juga kepada Menkeu agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi K/L. Demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP,” tutup Mendagri. Sebelumnya anggaran rutin KPU sempat dipangkas Rp 279 miliar.