Terapkan Standing Party untuk Pesta Pernikahan

SURABAYA, Jawa Pos – Menghadapi fase new normal yang segera tiba, Gabungan Perkumpulan Penyelenggara Pernikahan Indonesia (GP3I) telah merumuskan protokol keamanan dalam mengadakan acara resepsi pernikahan. Protokol new normal tersebut telah dirilis pada 2 Juni dan disepakati secara nasional.

Namun, Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia (Aspendi) Jatim Sumitro menambahkan bahwa meski protokol sudah disepakati, ada sejumlah protokol lain yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Di Surabaya dan wilayah Jatim, dia menjelaskan akan menerapkan standing party seperti perayaan resepsi biasanya

g

”Bagian katering ini yang menjadi fokus utama kita,” ujarnya saat dihubungi kemarin. Sebab, wilayah Jakarta akan menerapkan round table party untuk mengendalikan undangan agar lebih tertib. ”Tapi, kalaudiJatim,terkendalakapasitas gedung.Tidaksemuabisamenerapkan round table. Jadi, kita tetap pilih standing party dengan beberapa aturan yang disusun,” jelasnya.

Sumitromenjelaskanbahwauntuk katering makanan, tamu tidak bisa mengambil sendiri. Konsepnya, semuagubuk(stan)akandijagasatu pelayanuntukmelayanisetiaptamu yang mau mengambil makanan.

”Di sini yang coba kita minimalkan adalah alat untuk mengambil makanan bisa tetap steril. Jadi, yang pegang cuma satu orang. Enggak dipegang oleh setiap tamu yang mau ngambil,” terangnya.

Selain itu, setiap gubuk akan diberi pembatas plastik antara tamu dan pelayan. ”Ini seperti yang sudah diterapkan di kasirkasir supermarket,” tambahnya.

Hal tersebut diharapkan bisa menjadi solusi agar pesta tetap aman. Tidak hanya itu, dalam pengambilan makanan juga akan diterapkan batasan antrean seperti yang sudah diberlakukan di beberapa outlet makanan dan minuman. Hal itu bertujuan untuk menerapkan physical distancing bagi setiap tamu yang datang.

Namun, Sumitro menambahkan bahwa ide itu belum bisa direalisasikan karena belum dibahas dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. ”GP31 Jatim memang sudah berkumpul beberapa kali untuk menyesuaikan protokolnya dengan wilayah Jatim. Tapi, memang kendala saat ini belum bisa ketemu Bu Khofifah,” ungkapnya.

Sumitro berharap usulan itu bisa segera disetujui. Sebab, beberapa wilayah di luar Jatim mulai melakukan simulasi untuk menerapkan protokol tersebut.