Usulkan Satu RW Dapat Rp 5 Juta
Untuk Operasional Kampung Wani Jogo Suroboyo
SURABAYA, Jawa Pos − Hampir semua RW di Surabaya sudah membentuk Kampung Wani Jogo Suroboyo (KWJS). Di dalamnya terdapat empat satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19. Sejumlah anggota Komisi A DPRD Surabaya mengusulkan agar program itu diperkuat dengan suntikan dana ke masing-masing RW.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rohman sangat sepakat dengan adanya kampung wani di level RW itu. Selama ini, program tersebut dijalankan sepenuhnya dengan anggaran swadaya masyarakat. ”Kemampuan setiap RT dan RW itu tidak sama. Tentu ada yang bisa tahan lama dengan anggaran swadaya. Ada juga yang tidak,” kata Fatkur kemarin.
Sudah ada 1.339 RW yang membentuk KWJS. Jumlahnya mencapai 98 persen dari jumlah total RW di Surabaya, yakni 1.360 RW. Kemampuan anggaran yang tidak merata itu membuat evaluasi masing-masing RW sulit terukur.
Menurut dia, pemkot harus mengucurkan anggaran APBD sebagai stimulus RW. Namun, proses pengumpulan dana swadaya oleh masyarakat tetap dijalankan. Jika dua anggaran itu digabungkan, penanggulangan Covid-19 bisa konsisten dijalankan.
Dia juga mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang belum memahami pentingnya menjaga protokol kesehatan.
Pemkot tidak mungkin menguasai semua wilayah Surabaya tanpa bantuan RT dan RW. Apalagi PSBB diusulkan tidak diperpanjang lagi. ”Evaluasi serius selama PSBB sebenarnya terkait dengan edukasi dan implementasi protokol kesehatan. Kalau tanpa penguatan RT/RW, itu tidak akan bisa terwujud,” kata wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Surabaya itu.
Dana yang diusulkan itu nanti bisa diwujudkan sebagai support operasional RT/ RW. Sebab, mereka membutuhkan anggaran untuk membentuk posko, konsumsi petugas piket, hingga transportasi para satgas yang berkomunikasi dengan puskesmas, kelurahan, dan kecamatan.
Usulan tersebut sudah didengar Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Irvan Widyanto. Anggaran tambahan itu belum dibahas di internal pemkot. Menurut dia, program kampung wani tidak banyak mengubah kultur masyarakat. ”Di level RW biasanya ada iuran untuk keamanan dan kebersihan,” kata mantan kepala Satpol PP Surabaya itu.
Menurut Irvan, dana swadaya masyarakat Surabaya itu merupakan bentuk keguyuban dan kegotongroyongan. Kekompakan mereka itulah yang akan menciptakan suasana aman di kampung dan keluarga mereka.
Fatkur sudah menghitung kemungkinan anggaran yang dibutuhkan pemkot. Jika 1.360 RW mendapat kucuran anggaran Rp 3 juta, pemkot harus mengeluarkan Rp 4,08 miliar. Sedangkan jika setiap RW mendapat Rp 5 juta, kebutuhannya mencapai Rp 6,8 miliar.(sal/c6/ano)