Surabaya Raya Masuk Transisi New Normal
Hari Ini Tiga Kepala Daerah Teken Pakta Integritas Penanganan Covid-19 Dipayungi Perwali dan Perbup
SURABAYA, Jawa Pos – Pemkot Surabaya, Pemkab Gresik, dan Pemkab Sidoarjo sepakat tidak lagi memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Mereka kini menyusun peraturan sendiri untuk menjalani masa transisi menuju kehidupan normal baru (new normal).
Regulasi yang disusun berupa peraturan bupati (perbup) dan peraturan wali kota (perwali). Meski demikian, perwali dan perbup itu akan saling bersinergi. Hingga berita ini ditulis sekitar pukul 23.00 tadi malam, pembahasan masih berlangsung. Rencananya, pembahasan diselesaikan hari ini dan dilanjutkan penandatanganan pakta integritas
Hal itu sesuai dengan permintaan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah dan Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran.
Pakta integritas tersebut ditandatangani pejabat daerah. Itu dilakukan untuk membangun semangat bersama dalam mewujudkan kedisiplinan. Dengan begitu, aparat memiliki dasar dalam menegakkan aturan tersbut.
Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo menginginkan pemerintah daerah serius dalam membuat regulasi. Semua aspek harus diatur secara detail. Dengan begitu, penerapan disiplin terhadap standar protokol kesehatan bisa maksimal. ’’Tanpa itu, pencegahan Covid-19 tidak akan efektif,’’ tegasnya. Dia juga meminta komitmen semua elemen di daerah untuk menaati aturan. Baik masyarakat maupun pemerintah. Semua harus bergerak bersama melawan Covid-19. ’’Karena itu, regulasinya pun harus tegas,’’ ingatnya.
Regulasi diharapkan tidak hanya membahas sosialisasi masa transisi. Ada format atau tata aturan yang menyangkut kehidupan. Di Sidoarjo, regulasi yang akan diterapkan membahas masalah pasar. Lalu, Surabaya tentang ketangguhan di tingkat kelurahan. Sedangkan Gresik juga mengatur hal yang sama.
Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil menegaskan, setelah regulasi ditetapkan, kepala daerah masing-masing menandatangani pakta integritas. Artinya, semua sepakat untuk bersama-sama melawan Covid-19. ’’Kalau perlu, kami akan ikut tanda tangan pakta integritas tersebut,’’ ujarnya. Dia menegaskan, penanganan Covid-19 harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Egosentris tidak akan membuahkan hasil. Karena itu, semua harus bersama-sama, berkomunikasi, untuk memutus rantai persebaran virus tersebut.
Polda Jatim mengerahkan 1.600 personel untuk mengawal masa transisi menuju new normal. Mereka diberi tugas mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. ’’Sebanyak 1.600 personel itu belum termasuk anggota TNI,’’ kata Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran. Dia menyatakan, berakhirnya PSBB tidak mengendurkan pengawasan petugas. Polri, lanjut dia, bersama TNI akan terus memantau penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat.
Dia menjelaskan, pengawasan kepada masyarakat akan bergeser. Fokus utamanya bukan checkpoint seperti yang selama ini dilakukan. Melainkan langsung aktivitas masyarakat. ’’Misalnya, tempat keramaian seperti mal atau pasar,’’ katanya. Petugas yang disiagakan akan mengontrol. Masyarakat yang datang diwajibkan memakai masker. Mereka juga harus menerapkan physical distancing. ’’Jangan sampai berkerumun. Kalau ada, diingatkan,’’ tuturnya.
Sidoarjo Longgarkan Jam Malam
Pemkab Sidoarjo kemarin mulaimenyo sial isa s ikan tahapan transisi new normal. Konsep transisi itu disosialisasikan Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin di depan warga Desa Kepatihan, Tulangan. Cak Nur, sapaannya, mengatakan bahwa transisi new normal merupakan jembatan menuju kehidupan normal baru. Warga diminta menyiapkan diri dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. ’’Semuanya harus paham,’’ paparnya.
Banyak warga mengira transisi new normal identik dengan kondisi normal. Seolah kembali seperti dulu. Cak Nur menilai hal itu tidak tepat. Menurut dia, transisi new normal tetap memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Misalnya, ketika makan di warung harus menjaga jarak. ’’Jadi, orang tidak sekadar cangkruk di warkop. Atau berkumpul arisan,’’ terangnya.
Seluruh pertokoan, mal, serta perkantoran kembali dibuka. Tujuannya, ekonomi kembali menggeliat. Pelaku usaha mendapatkan pemasukan, warga memperoleh barang yang hendak dibeli.
Namun, ada pembatasan dan pengawasan. Misalnya di mal.
Warga yang berbelanja wajib mengenakan masker. Physical distancing juga diterapkan. Untuk mencegah kerumunan, pemkab bekerja sama dengan TNI dan Polri. ’’Di toko dan mal nanti ditempatkan petugas keamanan. Memastikan physical distancing berjalan,’’ terangnya.
Tempat kuliner juga diatur. Rumah makan dan warkop bisa kembali buka. Tak sekadar melayani take away. Bersantap di tempat diperbolehkan. Asal tempat duduk diatur. Minimal berjarak 1 meter.
Gresik Terapkan PPK Ketat
Mengacu pada ketentuan WHO, sebetulnya Gresik belum memungkinkan untuk pelonggaran PSBB. Namun, karena sejumlah pertimbangan tertentu, Pemkab Gresik memilih menerapkan transisi new normal dengan penegakan protokol kesehatan (PPK) ketat.
Menurut Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, salah satu alasan tidak memilih perpanjangan PSBB adalah pertimbangan psikologis. Dia menyatakan, warganya sudah jenuh dengan situasi dan kondisi saat ini. Selain itu, pihaknya mengacu pada laporan tingkat desa dan kecamatan. ’’Mereka menyampaikan, sudahlah PSBB. Sudah jenuh. Yang terpenting masyarakat sudah semakin sadar dan sehat,’’ ujarnya kemarin.
Karena itu, lanjut Sambari, pihaknya merespons dengan tidak melanjutkan PSBB. Namun, ada catatan bahwa warga Gresik harus semakin disiplin dan mematuhi protokol kesehatan. ’’Gresik akan hidup dengan keinginan masyarakat,’’ katanya. Saat ini pemkab menyiapkan perbup transisi new normal. Ke depan, bisa jadi pekerjaan dan tantangan lebih berat. Karena itu, pihaknya memohon gotong royong seluruh lapisan masyarakat.
Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto mengatakan, Polri akan mendukung pemkab dalam penegakan protokol kesehatan. Di antaranya, terus mendorong terbentuknya kampung tangguh di seluruh desa/kelurahan. Dengan cara itu, semakin tumbuh peran dan partisipasi masyarakat. ’’Jaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, dan PPK lain akan terus-menerus kita sampaikan kepada masyarakat,’’ ujarnya di sekretariat PWI Gresik kemarin.