Aktifkan Sekolah Wajib Libatkan Komite dan Orang Tua
KEMENDIKBUD diminta proaktif melakukan kajian dan asesmen tentang kesiapan sekolah menyambut tatanan kenormalan baru. Hal itu terkait dengan wacana pembukaan kembali sekolah, terutama memasuki tahun ajaran baru, pada masa new normal
Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Irman Yasin Limpo menyatakan, ada sejumlah hal yang harus menjadi catatan ketika ingin kembali membuka sekolah. Dimulai penelitian dan pengkajian awal tentang kesiapan. Terutama guru dan siswa yang akan terdampak langsung. ”Kajian tersebut harus dilakukan oleh lembaga independen serta kredibel, bukan oleh pemerintah semata,” ujarnya kemarin (9/6).
Kemudian, keputusan untuk mengaktifkan kembali sekolah wajib melibatkan komite sekolah dengan kehadiran orang tua di atas 50 persen. Dengan demikian, tidak ada keputusan sepihak. Mengingat, pembukaan sekolah di tengah pandemi cukup berisiko.
Apabila Kemendikbud masih gamang soal pengaktifan kembali sekolah, pihaknya merekomendasikan untuk mengoptimalkan penggunan sistem daring dalam kerangka homeschooling. Skenario itu dapat dilakukan selama satu semester. ”Hentikan DAK sarana dulu di sekolah. Fokus pada sistem pengembangan
homeschooling dan pecegahan Covid di sekolah,” tegasnya.
Selain itu, dia mendorong Kemendikbud segera menyederhanakan kurikulum dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Dia mengakui, pada masa pandemi, capaian akademik tidak menjadi fokus utama. Siswa didorong untuk memahami kompetensi dasar dan belajar dari situasi yang dihadapi saat ini.
Namun, hal itu tidak bisa berjalan maksimal karena tidak ada acuan dan parameter yang spesifik dari Kemendikbud. Begitu pula sistem penilaian kinerja kegiatan belajar-mengajar dengan pembelajaran jarak jauh.
Sementara itu, analis kebijakan publik Wahana Visi Indonesia Tira Maya Malino menyatakan, dari data hasil jajak pendapat suara anak-anak dapat diketahui bahwa sekolah merupakan tempat yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan belajar dari rumah. Selain wadah bagi anak-anak untuk membangun relasi pertemanan, proses belajar-mengajar di sekolah lebih dipilih daripada belajar dari rumah. ”Kembali ke sekolah adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Maka, pemerintah perlu merencanakan sejak jauh hari mengenai skenario kembali ke sekolah,” ujarnya.
Tira meminta pemerintah melihat kebijakan di negara Eropa seperti Denmark dan Norwegia. Pemerintah Denmark menyarankan sekolah memberikan prioritas kepada siswa yang akan lulus secara bertahap. Di sana, protokol diberlakukan bagi sekolah dengan mengatur tempat duduk terpisah jarak 2 meter dan membuka jendela ventilasi untuk mematuhi pedoman jarak sosial. ”Norwegia juga menerapkan prinsip bertahap dengan membuka kelas siswa yang lebih senior, kemudian diikuti bertahap siswa dari kelas yang lebih kecil seiring dengan penurunan tingkat penularan virus korona,” ungkapnya. Selain itu, sekolah dibagi menjadi beberapa kelas dan dikelompokkan tidak lebih dari 15 siswa.
Plt Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad tidak berkomentar banyak soal rencana pembukaan sekolah tersebut. Sebab, belum ada keputusan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. ”Sampai saat ini belum ada keputusan dari gugus tugas. Kita masih menunggu hal tersebut,” ujarnya singkat.
Namun, Kabiro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Evi Mulyani memastikan bahwa tahun ajaran baru dimulai bulan depan. ’’Tahun ajaran baru di Indonesia ini seperti tahuntahun sebelumnya, dimulai di Senin ketiga Juli,’’ terang dia.
Namun, itu tidak berarti kegiatan belajar-mengajar akan langsung dilakukan secara tatap muka di sekolah. Nanti proses belajarmengajar tetap menggunakan sistem jarak jauh. Baik online maupun lewat televisi dan radio.
Pihaknya masih harus mengkaji secara komprehensif dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang proses belajar siswa. ’’Kami mengutamakan kesehatan dan keselamatan insan pendidikan,’’ lanjutnya. Baik siswa, guru, maupun orang tua.