PAN Kritisi Tagihan Listrik Membengkak
JAKARTA, Jawa Pos – Keluhan masyarakat terkait tagihan listrik yang membengkak menjadi salah satu sorotan dalam halalbihalal virtual DPP PAN dengan anggota Fraksi PAN DPRD se-Jawa dan Kalimantan kemarin (9/6). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno meminta PT PLN (Persero) transparan dengan tidak menutup-nutupi fakta ke publik.
Bahkan, perusahaan pelat merah itu diminta memberikan skema ganti rugi jika terdapat salah perhitungan petugas. ”Kalau ternyata hitungan PLN yang salah, harus ada kompensasi untuk warga,” tegas Eddy.
Membengkaknya tagihan listrik bulan ini memang sangat dikeluhkan sebagian masyarakat umum. Ada yang biasanya membayar rata-rata Rp 400 ribu per bulan, tiba-tiba naik menjadi Rp 650 ribu. Bahkan, ada yang biasanya rata-rata Rp 800 ribu, tiba-tiba melejit menjadi Rp 2 juta.
Kenaikan juga dirasakan para pengguna token. Rata-rata mereka harus mengeluarkan uang dua kali lipat untuk membiayai listrik rumahnya selama sebulan.
Eddy menyampaikan, maraknya keluhan masyarakat tersebut sudah disampaikan secara langsung ke Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini. Hasilnya, papar dia, pengaduan oleh Komisi VII DPR bisa diterima dengan baik. Pihaknya meminta PLN terbuka menerima aduan warga. Sekaligus menjelaskan duduk perkara perihal kenaikan tagihan listrik. Termasuk mengenai metode penghitungan listrik agar warga bisa membandingkan tagihan hari ini dan sebelumnya.
Eddy meminta PLN berinovasi memanfaatkan teknologi dalam membuat sistem informasi yang transparan. ”Inovasi dan transparansi ini penting untuk menjaga kredibilitas PLN,” imbuh wakil ketua Komisi VII DPR itu.
DPP PAN memang terus melakukan konsolidasi. Setelah menggelar silaturahmi virtual DPP dengan DPW dan DPD, kemarin silaturahmi melalui video conference dilakukan dengan fraksi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota se-Jawa dan Kalimantan.
Dalam pertemuan secara online itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta para anggota legislatif untuk aktif memperjuangkan aspirasi dan persoalan yang terjadi di masyarakat. Selain keluhan kenaikan tarif listrik, Zulhas (sapaan Zulkifli Hasan) meminta kadernya terus mengkritisi persoalan lain yang dinilai merugikan publik.
Misalnya kenaikan iuran BPJS, penanganan wabah Covid-19, hingga skema penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kerap tidak tepat sasaran. ”Kader PAN harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan rakyat,” imbuhnya.