Berharap Keringanan SPP dan Subsidi Internet

SURABAYA, Jawa Pos − Semua kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring. Namun dalam prosesnya, banyak keluhan yang dirasakan para murid. Karena itu, Aliansi Pelajar Surabaya mengumpulkan masukan dan saran untuk disampaikan kepada Pemkot Surabaya.

Aspirasi itu sudah disampaikan ke Komisi D DPRD Surabaya. Dalam rapat daring tersebut, ada pula perwakilan Dispendik Surabaya. Ada tiga hal yang menjadi catatan mereka. Beban tugas siswa memberatkan dan menimbulkan kejenuhan, pembayaran SPP tetap normal tanpa keringanan, serta adanya pengeluaran yang terlalu besar untuk pembelian kuota internet.

Karena itu, mereka juga menyusun kebijakan. Yakni, melakukan evaluasi dan perubahan terhadap sistem pembelajaran daring demi menyongsong tahun ajaran baru. ”Dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan kebugaran siswa,” ujar ketua Aliansi Pelajar Surabaya Mirza Akmal Putra.

Rekomendasi kedua adalah pemkot harus merancang kebijakan agar adanya keringanan pembayaran SPP. Rekomendasi ketiga adalah pelajar mengharapkan subsidi kuota internet dari pemkot. ”Beberapa keluhan dari pelajar telah kami sampaikan ke Komisi D DPRD Surabaya dan Dispendik Surabaya. Kami harap ini dapat berbuah manis, terutama bagi pelajar,” ungkap Mirza.

Ketua Komisi D DRPD Surabaya Khusnul Khotimah akan mengoordinasikan seluruh masukan dari pelajar itu. Khusnul sadar betul apa yang dirasakan pelajar. Sebab, dia juga menjadi wali murid. ”Yang kasihan itu orang tua yang anaknya banyak. Itu kalau dapat PR pasti ribet sekeluarga,” ujarnya.

Kuota internet juga tersedot sangat besar. Sebab, sebagian besar kegiatan belajar-mengajar dilakukan dengan video call yang membutuhkan banyak kuota. Pengucuran anggaran harus dibicarakan terlebih dahulu di forum Badan Anggaran DPRD Surabaya dan Tim Anggaran Pemkot Surabaya.