Fungsi Panel di RS Darurat Covid-19 Dicek
LAMONGAN, Jawa Pos – Persiapan penggunaan rumah sakit darurat untuk penanganan pasien Covid-19 di Jalan Kusuma Bangsa, Lamongan, terus dikebut. Fungsi gas, kelistrikan, sarana saluran air, panel oksigen, dan ventilator dicek lagi kemarin (9/6). Besok (11/6) dilakukan disinfeksi di rumah sakit tersebut.
Direktur RSUD Soegiri Lamongan dr Chaidir Annas menyatakan, semua persiapan masih dimatangkan. Sebagian perlu diperbaiki ulang sebelum disinfeksi. Dia mengaku sudah mengajukan bantuan alat ke pusat. Jika alat belum datang, bisa dimanfaatkan alat dari RSUD setempat.
Annas juga memastikan bahwa semua tenaga medis tim Covid19 dari RSUD akan bertugas di RS darurat tersebut. Di antaranya, 2 dokter spesialis paru, 87 tenaga keperawatan, dan 12 dokter jaga.
Sementara itu, dokter spesialis lainnya menjadi konsultan. ’’Dokter spesialis nanti bertugas menjadi konsultan apabila ada pasien yang memiliki penyakit penyerta sehingga penanganan harus dilakukan dokter khusus,’’ ujarnya.
Menurut Annas, tim medis tetap diperbolehkan pulang. Hanya sebagian yang menempati rumah singgah. Alasannya, mereka tahu kapan menggunakan alat pelindung diri (APD) serta bagaimana tetap aman untuk diri sendiri dan keluarga.
Menurut dia, semua pelayanan penanganan Covid-19 dari RSUD akan dipindah ke RS darurat yang menempati sebagian lahan parkir RSUD tersebut. Alasannya, standarnya lebih bagus. Mulai bangunan hingga alat yang digunakan. Bangunannya terdiri atas ruang isolasi dan observasi khusus pasien positif yang butuh dirawat, diawasi, dan dikarantina. ’’Totalnya kurang lebih 82 tempat tidur sehingga Soegiri sementara akan menangani pasien umum saja,’’ katanya.
Sementara itu, Komisi E DPRD Provinsi Jatim meninjau lokasi pembangunan RS darurat Covid19 di Lamongan. Wakil Ketua Komisi E Artono menyatakan, kunjungannya bertujuan untuk memastikan kesiapan penanganan Covid-19. Apalagi, bantuan mulai digelontorkan dari pusat dan provinsi. Dari pusat ada yang bisa dimanfaatkan untuk RS darurat, sedangkan dana dari pemprov sekitar Rp 2,3 triliun. Bentuknya berupa bantuan APD, alat kesehatan, bantuan jaring kemiskinan, dan lain-lain. ’’Kita akan pantau apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum dan ternyata sudah sesuai,’’ klaimnya.