Disorot, Dana Pengamanan Pilkada Dikembalikan Lagi

JEMBER, Jawa Pos - Setelah dievaluasi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pemkab Jember akhirnya batal mencoret dana pengamanan untuk perhelatan pilkada 2020 di kabupaten itu dari APBD.

Pemkab akhirnya kembali mengalokasikan kebutuhan pengamanan pilkada untuk TNI dan Polri. ”Biaya pengamanan pilkada untuk TNI dan Polri disesuaikan dengan kebutuhan,” ujar Bupati Jember Faida.

Dia membeberkan kronologi pengalihan pos anggaran pengamanan pilkada. Hal itu bermula dari instruksi pelaksanaan refocusing dan realokasi

APBD Jember untuk penanganan pandemi Covid-19.

Karena belum ada arahan, sejumlah anggaran akhirnya dialihkan pemkab untuk penanganan pandemi. Termasuk dana pengamanan untuk pilkada. Sebab, kegiatan itu belum bisa dipastikan karena tahapan pilkada waktu itu ditunda.

Hasil pengalihan kegiatan dan realokasi anggaran tersebut kemudian dilaporkan ke gubernur Jawa Timur. ”Berkas refocusing itulah yang dievaluasi gubernur,” ungkap bupati.

Selain itu, Pemkab Jember memperhatikan regulasi yang diterbitkan Kementerian

Keuangan (Kemenkeu). ”Berdasar hal tersebut, anggaran pengamanan pilkada yang semula di-refocusing akhirnya dikembalikan sesuai plafon awal,” ungkap bupati.

Sebelumnya, Pemkab Jember telah mengalokasikan biaya pengamanan untuk Polri Rp 10,3 miliar dan TNI Rp 5,8 miliar di APBD. Namun, saat refocusing, anggaran itu sempat dihapus alias nol rupiah.

Kebijakan itu lantas dievaluasi oleh pemprov. Gubernur Jatim meminta pemkab untuk kembali mengalokasikannya. Kebijakan itu juga mendapat sorotan dari DPRD Jember.