Pengaduan Bansos Bisa lewat WA
SURABAYA, Jawa Pos − Ada ratusan ribu warga yang mendapat bantuan tunai maupun sembako selama pandemi Covid19. Meski data sudah berkali-kali disinkronisasi, tetap saja ada warga yang melayangkan protes dengan berbagai alasan.
”Silakan lapor ke kami. Lewat WhatsApp atau telepon,” ujar Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Suharto Wardoyo dalam rapat telekonferensi dengan Komisi D DPRD Surabaya kemarin. Ada dua nomor WA yang bisa dihubungi. Yakni, 08999075171 dan 08999075172. Sementara itu, pengaduan melalui telepon bisa di nomor 031591744416.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ibnu Shobir mengatakan, ada 235 ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah terdata. Namun, yang mendapatkan bansos tunai dari Kementerian Sosial hanya 174.332 orang.
Dia juga sudah mengonfirmasi ke salah satu RT di Asemrowo. Dari 50 keluarga yang sudah masuk MBR, hanya 26 keluarga yang mendapat bantuan. ”Jadi, memang nomor aduan yang diluncurkan dinsos itu sangat tepat,” ujar politikus PKS itu.
Shobir menerangkan bahwa di RT juga terdapat sejumlah problem pembagian bansos. Di antaranya, bantuan yang diterima warga berbeda-beda. Ada yang mendapat Rp 600 ribu, ada juga yang cuma Rp 200 ribu. Bahkan, ada yang hanya dapat sembako.
Dia mengatakan, RT sering kali kebingungan saat menjelaskan perbedaan bansos kepada warga. Sebab, yang diinginkan warga adalah bansos yang besarnya sama. Padahal, hal itu tidak bisa dilakukan. Sebab, bansos berasal dari berbagai sumber. Mulai pemerintah pusat, provinsi, pemkot, hingga bantuan donatur. ”Nah, ini biar dinsos sendiri yang menerangkan. Biar RT-nya tidak disalahkan,” ujar pria yang tinggal di Benowo itu.
SURABAYA, Jawa Pos – Tahapan pemilihan wali kota (pilwali) Surabaya kembali bergulir pekan depan. Ada beberapa peraturan yang mengalami penyesuaian dalam proses sosialisasi maupun kampanye bagi para bakal calon wali kota (bacawali). Masing-masing kubu mempersiapkan cara sosialisasi dan kampanye yang aman sesuai protokol kesehatan.
Ada beberapa hal yang mengalami penyesuaian dalam proses sosialisasi maupun kampanye. Salah satunya terkait dengan pertemuan tertutup. Jumlah peserta dibatasi. Yang boleh hadir maksimal 20 orang.
Selain itu, setiap kandidat dilarang mengadakan acara yang melibatkan massa. Misalnya, pentas seni dan budaya, kegiatan olahraga, maupun bazar dan sejenisnya. Yang mendapat pelonggaran adalah penggunaan media sosial (medsos) dan penambahan alat peraga.
Di kubu Machfud Arifin (MA), tim pemenangan masih cukup intens menjalani komunikasi dengan warga. Baik mengadakan pertemuan dengan jumlah peserta terbatas maupun menjalankan program sapa warga via telekonferensi. ”Sejak ada pandemi, cara itu yang kami lakukan,” ujar Ketua Tim Pemenangan MA Miratul Mukminin kemarin (11/6).
Gus Amik, sapaan Miratul Mukminin, memastikan timnya akan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Yang jelas, proses sosialisasi maupun kampanye tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah persebaran Covid-19.
Sebelum ada aturan tersebut, kata Gus Amik, timnya sudah bergerak seperti yang dianjurkan pemerintah. Selain pertemuan terbatas dan sapa warga secara virtual, tim pemenangan MA juga bergerak melalui dunia maya. ”Sudah ada timnya dan berjalan cukup baik,” ucapnya.
Gus Amik mengatakan, peran teknologi dalam kondisi seperti ini harus benar-benar dioptimalkan. Sebab, pandemi Covid-19 belum berakhir meski masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah selesai. ”Intinya, kita harus tetap waspada dan mengikuti aturan dari pemerintah,” terangnya.
Secara terpisah, kubu PDIP juga terus melakukan penguatan internal selama pandemi Covid19. Rapat-rapat pengurus di tingkat DPC (dewan pimpinan cabang) maupun PAC (pengurus anak cabang) dilakukan via daring (dalam jaringan). ”Dalam situasi seperti ini, peran teknologi begitu penting dan harus dioptimalkan,” kata Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya itu mengatakan, pembentukan struktur internal sudah rampung. Penguatan mesin partai terus dilakukan selama pandemi. Namun, di satu sisi, partai berlambang banteng moncong putih itu tidak terlalu sibuk soal urusan pilwali. ”Instruksi dari pusat sangat jelas. PDIP harus turun membantu rakyat yang terdampak pandemi,” tuturnya.
Menurut Baktiono, tidak ada masalah dalam penyesuaian aturan terkait dengan sosialisasi dan kampanye. Sebab, PDIP sudah cukup mengakar di tengah masyarakat. Pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan juga aktif turun ke bawah untuk membantu warga.
Anggota dewan lima periode itu tidak ingin kegiatan sosial tersebut dikait-kaitkan dengan kampanye atau sosialisasi. ”Itu bukan kampanye. Tapi, metode itu bisa digunakan nantinya,” terangnya.
Silakan lapor ke kami. Lewat WhatsApp atau telepon.”
SUHARTO WARDOYO