Substitusi Anggaran Pertemuan ke APD

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya mungkin tak membutuhkan tambahan anggaran penyelenggaraan pilwali Surabaya. Memang ada kebutuhan untuk penyediaan alat pelindung diri (APD), tetapi bisa dicukupi dari pergeseran anggaran lainnya.

Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar mengungkapkan, anggaran yang akan dikepras adalah sosialisasi tatap muka dan pertemuan-pertemuan untuk koordinasi. Koordinasi itu sebelumnya dianggarkan dalam pertemuan resmi dengan panwascam dan panwas kelurahan. Selain itu, ada koordinasi dengan stakeholder

di tingkat kota untuk koordinasi pengawasan.

”Pertemuan langsung sangat dibatasi. Maka, ini diganti semuanya dengan pertemuan melalui telekonferensi. Ada bantuan untuk pulsa paket data,” ungkap Agil kemarin (11/6).

Penghematan dari penghapusan rapat-rapat di hotel itu digunakan untuk alokasi APD. Bawaslu Surabaya masih berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya terkait dengan kebutuhan APD tersebut. Termasuk soal standar satuan harga (SSH). ”Nanti tinggal disesuaikan dengan matriknya. Petunjuk teknis juga sudah ada untuk pergeseran anggaran tersebut,” tambah alumnus Universitas Negeri Surabaya itu.

Pada penyelenggaraan pilwali 2020, Pemkot Surabaya menghibahkan anggaran Rp 27,9 miliar kepada Bawaslu Surabaya. Dana tersebut sudah cair Rp 11 miliar pada awal tahun lalu.

Lebih lanjut, Agil mengungkapkan bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan KPU Surabaya. Salah satunya terkait dengan proyeksi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Surabaya. ”Sebelumnya kan 4.121 TPS. Proyeksi terbaru jadi 5.161 TPS,” ungkap Agil.

Bawaslu juga akan mengaktifkan kembali para petugas ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan. Namun, mereka harus mendata kembali lantaran ada yang hendak mengundurkan diri.

M. AGIL AKBAR Ketua Bawaslu Surabaya