DPRD Minta Konsep Jelas Gugus Tugas
Agar Penanganan Covid-19 Tidak Terkesan BuangBuang Anggaran
SIDOARJO, Jawa Pos – Tetap transisi new normal atau balik ke pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lagi? Sampai saat ini, belum ada keputusan. Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo meminta ada konsep yang jelas sehingga tidak terkesan buangbuang anggaran.
Plt Bupati Sidoarjo sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nur Achmad Syaifuddin menyatakan masih fokus melaksanakan pekerjaan yang belum tuntas. Lebih menguatkan program yang sudah jalan.
”Setelah ada potret keadaan yang sebenarnya, baru kita membuat kebijakan untuk memperkuat agar permasalahan bisa terselesaikan,” katanya. Hingga kemarin (19/6), belum ada keputusan apakah akan melanjutkan transisi new normal atau kembali ke PSBB seperti sebelumnya.
Ketua DPRD Sidoarjo Usman mendorong gugus tugas segera merumuskan kebijakan yang tepat. Sebab, masa transisi new normal hanya 14 hari. Mulai 11 sampai 25 Juni. Gugus tugas harus punya konsep baru setelah masa transisi selesai. ”Bisa menuju ke new normal sesungguhnya. Tidak kembali ke PSBB, juga tidak hanya transisi,” katanya.
Konsep baru itu nanti tetap mengindahkan protokol kesehatan. Tapi, aspek keagamaan, sosial, dan ekonomi tetap bergeliat. Pertimbangan juga untuk kegiatan ibadah Jumatan, jamaah salat rawatib, istighotsah, TPQ, tahlilan, yasinan, hingga kembalinya santri ke pondok pesantren.
Harus mulai dipersiapkan proses belajar-mengajar. Semua kantor milik pemerintah segera bisa memberikan pelayanan secara maksimal. ”ASN masuk kerja secara penuh,” katanya. Sebab, tidak ada yang tahu virus korona baru ini berakhir kapan. Yang terpenting, harus ada konsep menghadapi new normal.
”Misalnya, gencar promotif gaya hidup sehat. Dibarengi dengan pemberian vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh seluruh warga,” katanya. Tentu, gugus tugas bisa melibatkan tim ahli dalam penyusunan konsepnya agar pertimbangan penyusunan kebijakan berdasar pertimbangan ahli. Misalnya, ahli epidemiologi.
Wisnu Pradono, anggota Panja Covid-19 DPRD, menyebutkan, ada dua masalah terkait Covid-19 ini. Yakni, masalah kesehatan dan dampak sosial ekonomi. ”Jadi harus ada dua tim ahli yang menangani,” sarannya.
Dengan begitu, upaya gugus tugas lebih terukur. Misalnya, masalah masyarakat terdampak yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah bagaimana. Banyak masyarakat bawah yang menganggap korona hanya sebuah penyakit. Mereka sudah belajar cara pencegahan.
”Bagaimanapun, kalau konsep penanganan Covid-19 hanya seperti yang kemarin, tanpa konsep jelas, saya yakin hanya buang-buang anggaran,” katanya.
Wisnu menambahkan, rapid test masal ternyata juga tidak menjadi solusi, tapi malah menimbulkan gejolak di masyarakat. Yang reaktif belum tentu positif, tapi sudah menjadi gunjingan. Malah ada yang dikucilkan. ”Serbarepot,” tandasnya.
Tanpa konsep jelas, saya yakin hanya buang-buang anggaran.”
WISNU PRADONO,