KPU Lantik Ulang 18 Anggota PPS
Mulai Besok, Mereka Akan Lakukan Verifikasi Faktual
SURABAYA, Jawa Pos – KPU Surabaya membereskan urusan administrasi anggota panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan. Mereka akan terlibat aktif dalam verifikasi faktual calon perseorangan yang dimulai besok (24/6).
Sebelumnya, ada temuan dan laporan dari Bawaslu Surabaya bahwa tak semua PPS ikut dalam pelantikan pada 15 Juni lalu. Padahal, pelantikan tersebut menjadi keharusan sebelum para petugas PPS itu terlibat aktif sebagai penyelenggara ad hoc di pilwali Surabaya.
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Surabaya Subairi mengungkapkan bahwa ada 18 anggota PPS yang tidak mengikuti pelantikan. Mereka pun harus mengikuti pelantikan susulan. ”Mereka itu tidak hadir. Ada yang izin sakit. Sudah kami lantik susulan,” ungkap Subairi kemarin.
Sebagian memang temuan dari Bawaslu Surabaya. Awalnya, sedikitnya ada enam orang yang diketahui tidak mengikuti pelantikan tersebut. Namun, belakangan jumlahnya bertambah menjadi 13 orang yang direkomendasikan oleh Bawaslu Surabaya. Ditambah hasil pelacakan dari KPU Surabaya, total menjadi 18 orang. Mereka dilantik Minggu (21/6) secara daring.
PPS tersebut menjadi ujung tombak dalam verifikasi faktual. Mereka harus mendatangi satu per satu orang yang menyampaikan dukungan kepada calon perseorangan. Pada pilwali Surabaya, hanya pasangan M. Yasin-Gunawan yang berhasil melewati fase verifikasi administrasi. Mereka bersiap untuk mengikuti verifikasi faktual.
Yasin menyatakan sudah berkoordinasi dengan para tokoh yang mendukung dirinya. Para tokoh masyarakat itulah yang memiliki massa dan mendukung dia. Mereka pun diminta untuk bersiap-siap memberikan pengakuan bila bertemu dengan tim verifikasi faktual di lapangan. ”Kami sudah siap untuk verifikasi lanjutan,” kata Yasin.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Surabaya M. Agil Akbar mengingatkan KPU Surabaya bahwa yang menjadi ujung tombak dalam verifikasi faktual tersebut adalah para petugas PPS. Bila sudah ogah-ogahan untuk menjadi penyelenggara, mereka lebih baik mundur saja. Sebab, pilwali Surabaya diharapkan bisa berjalan dengan lancar.
”Makanya, kami memastikan karena PPS ini nanti yang kerja di lapangan langsung. Kalau belum dilantik, ya harus ikut pelantikan susulan,” ujar Agil kemarin.
Dia menyebutkan, ada catatan khusus untuk PPS di Mulyorejo. Ada dua anggota PPS yang sebelumnya tidak mengikuti pelantikan. Dari dokumen saran perbaikan Bawaslu, salah satunya terindikasi punya masalah hukum. Sudah ada pengaduan dari warga, tetapi belum cukup bukti atas orang tersebut.
”Kami memberikan catatan. Sepanjang para PPS tersebut telah memenuhi syarat, baru boleh dilantik. Kalau tidak, ya lebih baik diganti dengan calon lainnya,” tambah alumnus Unesa itu.