Sampaikan Penolakan terhadap RUU HIP

BANGKALAN, Jawa Pos – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Pulhukam) Mahfud MD mendapatkan banyak pertanyaan dari ulama menyoal rancangan undangundang haluan ideologi Pancasila (RUU HIP). Hal itu disampaikan saat menteri asli Madura tersebut berkunjung kemarin.

Kiai yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Se-Madura (Bassra) itu meminta Mahfud MD menolak RUU HIP. ”Kami semua sepakat, meminta kepada Menko Polhukam untuk membatalkan RUU HIP,” kata Sekretaris Bassra KH Nuruddin A. Rahman.

Ulama menilai, momen kemarin sangat tepat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Menko Polhukam sebelum RUU HIP mulai dibahas. Menurut KH Nuruddin, ajang silaturahmi tersebut merupakan agenda yang sangat penting bagi seluruh ulama Madura yang hadir. Apalagi, semua perwakilan ulama dari masingmasing kabupaten bisa hadir dalam agenda tersebut.

Menanggapi itu, Mahfud MD menegaskan, RUU HIP belum dibahas. Itu hanya pengajuan pembahasan oleh DPR yang nantinya membutuhkan banyak proses sebelum memasuki pembahasan. ”Tidak bisa saya langsung membatalkan secara sepihak karena ada mekanismenya,” ujar mantan ketua Makamah Konstitusi (MK) tersebut.

Jika memang nanti sudah diajukan, pemerintah berhak menyetujui atau menolak pembahasan tersebut. Jika pun disepakati untuk dibahas mengenai poin dalam RUU HIP yang dinilai akan mengubah ideologi Pancasila, pemerintah juga akan meminta menggantinya. ”Jika kami tolak, RUU itu dikembalikan ke pihak yang mengajukan untuk ditinjau ulang,” jelasnya.

JAWA POS RADAR MADURA MEMAPARKAN: Menko Polhukam Prof Dr Mahfud MD saat menjawab pertanyaan ulama se-Madura dalam acara silaturahmi di Pendapa Agung Bangkalan kemarin.