Minta Bantuan Rapid Test 5.161 PPDP

KPU soal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

SURABAYA, Jawa Pos – Penyelenggaraan pilwali Surabaya membutuhkan dukungan dari Pemkot Surabaya. KPU Surabaya meminta bantuan untuk rapid test 5.161 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Sebelum mereka turun ke lapangan, harus dipastikan terlebih dahulu kesehatan mereka.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Surabaya Soeprayitno mengungkapkan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Surabaya. Koordinasi itu bertujuan untuk mengonsultasikan kebutuhan rapid test PPDP tersebut.

”Karena jumlahnya ini begitu banyak. Ada 5.161 orang. Jadi, tidak bisa hanya di satu tempat,” ujar Nano, sapaan akrab Soeprayitno, kemarin.

Dia mengungkapkan bahwa perlu ada penyebaran lokasi rapid test tersebut. Sebab, bila hanya satu lokasi, dikhawatirkan terjadi kerumunan. Kerumunan harus dihindari dalam masa pandemi Covid-19.

”Jadi, nanti di setiap wilayah ada. Di Surabaya Barat, misalnya, di Rumah Sakit Bhakti Dharma

Husada,” kata Nano. Bukan hanya rumah sakit. Puskesmas pun bisa saja menjadi tempat untuk rapid test tersebut. KPU Surabaya berharap bisa difasilitasi Pemkot Surabaya.

”Anggaran pembiayaannya

dari APBN. Jadi, kami minta difasilitasi saja tempatnya,” tambah Nano.

Sebelumnya, KPU Surabaya juga melakukan rapid test untuk 462 anggota panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan.

Mereka juga menjalani rapid test setelah dilantik pada 15 Juni atau saat awal tahapan pilwali Surabaya kembali dimulai.

Mereka juga akan melakukan verifikasi faktual untuk surat dukungan calon perseorangan M.

Yasin-Gunawan. Nah, sebelum mereka terjun ke lapangan dan bertemu dengan warga, harus dilakukan tes terlebih dahulu. ”Sebagai langkah pencegahan terjadinya penularan. Kalau ada yang reaktif, diminta untuk isolasi mandiri di rumah,” kata Komisioner KPU Surabaya Bidang Teknis Penyelenggaraan M. Kholid Asyadulloh.

PPDP itu bertugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data warga calon pemilih. Di Surabaya total ada 2,1 juta warga yang menjadi kandidat pemilih dalam pilwali Surabaya. Nah, warga tersebut harus didatangi satu per satu untuk memastikan keberadaan mereka.

Sejauh ini, banyak pihak yang mengkhawatirkan verifikasi faktual dan pemutakhiran data pemilih. Sebab, dengan kurva Covid-19 yang masih naik di Surabaya, terjadi kekhawatiran munculnya klaster baru terkait pelaksanaan tahapan pilwali.