Dinsos Janji Gelar Rapat Bersama
Evaluasi Program BPNT agar Semua Transparan
GRESIK, Jawa Pos – Dengan keluarga penerima manfaat (KPM) di masa pandemi Covid-19 sebanyak 92.529, total anggaran bantuan pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Gresik berkisar Rp 18,5 miliar per bulan. Jika program itu berlangsung Maret–Desember atau 10 bulan, alokasi dana yang dikucurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai Rp 185 miliar.
Data yang didapatkan oleh Jawa Pos, dari kucuran anggaran Rp 18,5 miliar per bulan tersebut, kecamatan dengan penerimaan BPNT paling besar adalah Benjeng. Di wilayah itu, ada 6.685 KPM dengan anggaran mencapai Rp 1,3 miliar (Rp 200 ribu x 6.685). Disusul Kecamatan Wringinanom dengan 6.647 KPM dan Menganti sebanyak 6.294 KPM.
Kepada Jawa Pos, M, mantan pengurus program BPNT, mengatakan sempat empat bulan ikut mengurus program bantuan sembako dari Kemensos tersebut. Namun, dia akhirnya memutuskan untuk keluar. Kenapa? ”Saya merasa kurang ada transparansi. Setelah empat bulan berjalan mengikuti program BPNT, saya jadi tahu, memang ada pemotongan,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik Sentot Supriyohadi ketika dimintai konfirmasi memastikan bahwa tidak ada fee untuk para agen. Lalu, pemasukan agen dari mana? Menurut dia, agen dapat pemasukan dari transaksi KPM. Sayangnya, sejauh ini pihak BNI, dinsos, maupun koordinator BPNT mengaku tidak mengetahui pasti besaran komisi untuk para agen.
”Kami segera memanggil pihak terkait, termasuk bank, untuk rapat bersama yang membahas BPNT ini agar semuanya transparan,” ucap Sentot.
Kemarin (18/7) tim Jawa Pos mencoba untuk menghubungi beberapa agen yang melayani BPNT di Gresik guna menanyakan dugaan pemotongan itu. Salah satu di antaranya Eni, agen di wilayah Kecamatan Kedamean. ”Sebentar, tak matikan dulu,” katanya. Selang beberapa menit, Jawa Pos kembali menghubungi. ”Iki aku ditelepon Jawa Pos, Ton, tak jawab piye?” katanya, setelah itu tidak tersambung.
Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Cerme Dedi Hartadi ketika dihubungi juga demikian. Awalnya, dia bersedia menjawab. Namun, begitu ditanya soal BPNT, Dedi beralasan sedang menyetir mobil. ”Lewat WA saja,” ucap dia.
Dihubungi secara terpisah, Koordinator Daerah (Korda) BPNT Kabupaten Gresik Suwanto mengatakan, pihaknya tidak mengetahui dugaan pemotongan BPNT itu di tiap-tiap kecamatan. ”Ini urusannya di agen-agen. Mereka ngambil untungnya berapa, kan juga tidak tahu. Karena menyangkut kualitas barang,” katanya.
Sebetulnya, untuk mengawal salah satu program bantuan sosial (bansos) itu agar tidak menyimpang, Kemensos juga menyediakan layanan pengaduan. Permasalahan yang dapat diadukan, antara lain, penyelewengan, pungli, dan penyaluran yang salah sasaran. Informasi layanan pengaduan itu juga telah disampaikan oleh Kemensos melalui kanal-kanal resminya, yakni situs https://kemensos.go.id/, Twitter @KemensosRI, hingga Instagram @kemensosri.
Mengutip unggahan Instagram @kemensosri, permasalahan bansos itu dapat diadukan melalui dua saluran. Yakni, e-mail bansoscovid19@kemsos.go.id dan WhatsApp (WA) 08111022210. Namun, nomor layanan tersebut tidak menerima telepon, melainkan hanya pengaduan melalui pesan WA.
Selain itu, layanan aduan tersebut tidak ditujukan untuk pendaftaran bagi penerima bansos Kemensos. Jika masyarakat ingin mengajukan pengaduan, kirimkan pesan dengan format berikut: nama lengkap (spasi) nomor KTP (spasi) alamat lengkap (spasi) aduan.