MK Tolak Gugatan Kivlan Zein

TES ALAT: Ketua KPU Arief Budiman (kanan) mencoba alat pengukur suhu badan bersama Ketua Bawaslu Abhan saat simulasi pemungutan suara pilkada 2020 di Jakarta kemarin.

JAKARTA, Jawa Pos – Gugatan terhadap pasal 1 ayat 1 UndangUndang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Senpi) yang diajukan Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zein kandas. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap persidangan selanjutnya karena gugatan dinilai kabur.

Ketua MK Anwar Usman menyatakan, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan 13 Mei 2020, panel hakim meminta Kivlan selaku pemohon memperbaiki dan memperjelas gugatan selambat-lambatnya 26 Mei 2020. Perbaikan telah dilakukan pada 26 Mei dan diperiksa dalam sidang perbaikan pada 15 Juni 2020.

Namun, MK menilai pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik hubungan kausalitas berlakunya pasal dengan kerugian yang terjadi. Pihak Kivlan dinilai hanya menguraikan kasus konkret yang tidak ada relevansinya dengan norma yang diajukan. ”Seperti permasalahan dugaan pembocoran isi berita acara pemeriksaan (BAP), dugaan pelanggaran hak pemohon dalam melakukan demonstrasi, hingga argumentasi belum disahkannya norma UU 12/drt/1951 oleh DPR.”

MK juga menilai pemohon tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal diuji dan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. ”Permohonan lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami pemohon tanpa adanya argumentasi yang jelas mengenai pertentangan norma,” terang Anwar.

Dengan berbagai ketidakjelasan itu, MK sulit untuk menentukan apakah Kivlan selaku pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak. ”Andaipun memiliki kedudukan hukum, permohonan tetap kabur,” kata dia.