Pendidikan Nasional Wajib Libatkan NU dan Muhammadiyah
Seruan Muhaimin dalam Perayaan Harlah Ke-22 PKB
JAKARTA, Jawa Pos - Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah punya sejarah panjang dalam mencerdaskan bangsa. Karena itu, dua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut harus dilibatkan dalam program pendidikan nasional. Apalagi, saat ini dunia pendidikan sangat terdampak pandemi Covid-19.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar saat perayaan Harlah Ke-22 PKB di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, kemarin (23/7). Komentar Muhaimin itu merupakan tanggapan atas mundurnya NU dan Muhammadiyah dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Wakil ketua DPR RI itu mengatakan langsung melayangkan protes kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melalui akun Twitter-nya terkait dengan persoalan POP. Dia meminta negara jangan sampai melupakan sejarah tentang peran NU dan Muhammadiyah dalam pendidikan dan pencerdasan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
”Apa pun kebijakannya, jangan pernah tidak melibatkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kalau nggak, kualat itu minimal,” terangnya, disambut tepuk tangan para elite PKB.
Muhaimin menilai langkah Presiden Jokowi memilih Nadiem sebagai Mendikbud sebenarnya luar biasa. Menurut dia, Jokowi berpikir masa depan yang cepat, tidak normatif, efektif, dan menata masa depan yang responsif terhadap kemajuan.
Tetapi, kata mantan menteri tenaga kerja itu, jangan pernah tidak melibatkan NU dan Muhammadiyah dalam pendidikan. Sebab, sebelum republik ini lahir, NU dan Muhammadiyah telah banyak berkiprah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.
Pria asal Jombang itu menyarankan Nadiem datang ke NU dan Muhammadiyah untuk membahas program serta persoalan yang terjadi di dunia pendidikan. Dua ormas itu harus selalu dilibatkan dalam membangun bangsa.
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, dalam pendidikan yang perlu dibantu adalah pihak yang lemah, bukan yang kuat. Jadi, APBN harus diarahkan untuk membantu yang lemah. ”Bantulah yang lemah dengan APBN, bukan yang kuat,” tegas dia.