Temukan 8.157 Data Ganda di 16 Kelurahan

PULUHAN orang menggeruduk kantor KPU Surabaya di Jalan Adityawarman kemarin siang. Kelompok yang datang bersama KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) itu menyampaikan protes. Sebab, dari hasil penelusuran mereka, ada 8.157 data dukung untuk calon perseorangan yang ganda. Mereka menuntut agar dilakukan evaluasi pada tahapan seleksi administrasi.

Ketua KIPP Jatim Novli Bernado Thyssen mengatakan, data yang ditemukan mungkin lebih besar dari fakta di lapangan. Sebab, jumlah delapan ribu lebih itu baru diambil dari 16 kelurahan. ”Sedangkan di Surabaya ada 154 kelurahan. Bisa jadi, jumlah data yang ganda lebih banyak,” ujarnya kemarin (23/7).

Novli memberikan beberapa contoh data di daerah Bubutan. Ada satu nama yang diinput sampai empat kali. Di data tersebut ada pula nama lain yang diinput tiga kali. Setelah dicek, NIK (nomor induk kependudukan) serta alamatnya sama persis.

Khusus untuk alamat, data yang tercantum tidak tercatat detail seperti RT dan RW-nya. Yang dicatat hanya kelurahannya. Hal itu, menurut Novli, sangat rawan menimbulkan maladministrasi.

Selain itu, ada temuan terkait

NIK yang tidak valid. Novli mengaku sudah mengecek beberapa NIK ke aplikasi pemilih milik KPU pusat. ”Setelah kami masukkan data tersebut, sistem tidak bisa membacanya. Maka, dipastikan NIK tersebut invalid,” tuturnya.

Menurut Novli, hal seperti itu seharusnya difilter oleh pihak KPU daerah sebelum meloloskan pasangan calon tertentu. Sebab, kondisi data yang demikian menjadikan data dukung yang dimasukkan tidak memenuhi syarat (TMS). Karena itu, kata Novli, KIPP menilai pihak KPU telah melakukan kesalahan prosedur dan tata cara dalam menjalankan proses verifikasi administratif.

Dalam aksi tersebut, Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menemui massa. Dia menjelaskan bahwa seleksi administrasi tidak sertamerta menggugurkan proses yang sedang berjalan. Sebab, masih ada tahapan verifikasi faktual yang dilakukan petugas untuk mengecek data dukung yang masuk.

Untuk memastikan keabsahan data, petugas mendatangi langsung orang yang merasa memberikan dukungan. Dari situ akan ketahuan mana yang valid dan tidak. ”Jadi, masih ada proses lebih lanjut yang harus dilakukan sebelum menyatakan pasangan calon tersebut lolos atau tidak.”