Biaya Mahal, Rugi kalau Calon Tunggal

Potensial Kembali Terjadi di Pilkada 2020

JAKARTA, Jawa Pos – Pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan skema calon tunggal melawan kotak kosong berpotensi terjadi lagi di pilkada 2020. Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif memotret potensi itu muncul di antaranya di Kota Solo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Serang, hingga Kabupaten Kediri.

Peneliti Kode Inisiatif Ihsan Maulana mengatakan, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Mengingat masih banyak daerah yang relatif tidak tampak ke publik dinamika politiknya. Ihsan menilai munculnya kembali pilkada dengan calon tunggal sangat disayangkan. Terlebih, pilkada 2020 menelan biaya besar karena dilakukan dengan protokol kesehatan. Namun, publik tidak disuguhi alternatif pilihan yang baik. ”Merugikan banget ya. Karena publik tidak diberi alternatif untuk memilih beberapa calon. Apalagi lawannya kotak kosong,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (28/7).

Ihsan menjelaskan, fenomena pilkada calon tunggal tidak terlepas dari regulasi yang memperbolehkan. Pada 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan lampu hijau pilkada dengan satu calon. Putusan itu kemudian disikapi elite politik dan partai dengan cara pandang yang pragmatis. ”Mereka hanya mengincar menang sehingga borong dukungan,” imbuh Ihsan. Di sisi lain, dia menilai partai politik juga gagal dalam mendidik kader yang punya kapasitas untuk bersaing dalam kontestasi.

Ke depan, Kode Inisiatif menyarankan agar ada regulasi yang mengatur batas maksimal dukungan politik yang boleh diambil calon kepala daerah. Dengan cara tersebut, aksi memborong dukungan tidak bisa terjadi. Selain itu, pencalonan dari jalur perseorangan perlu lebih dibuka aksesnya sebagai alternatif. ”Juga perlu ada evaluasi pendidikan politik di internal parpol. Jadi, parpol di daerah bisa mendorong kaderkader terbaiknya,” terang dia.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, partainya berupaya agar tidak ada pilkada melawan kotak kosong. Sebab, demokrasi itu identik dengan kompetisi. Jadi, kompetisi bukan melawan kotak kosong. Kompetisi semestinya adalah orang melawan orang.

Maka, kata Mardani, PKS akan berusaha menyiapkan calon. Salah satunya di pilkada Solo yang diprediksi terjadi calon tunggal. ”Kami berupaya menghadirkan calon yang bisa menjadi lawan bagi calon yang diajukan PDIP,” ucap dia saat ditemui seusai diskusi di Media Center DPR kemarin.

Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa mengatakan, fenomena kotak kosong sudah pernah terjadi sebelumnya. Jika pada pilkada serentak nanti terjadi lagi kotak kosong, akan semakin menarik. Apalagi, yang melawan kotak kosong itu anak presiden. ”Ini akan menjadi catatan kami ke depan. Supaya tidak terjadi lagi. Kontestasi itu antarcalon, bukan kotak kosong,” cetusnya saat menjadi pembicara dalam diskusi kemarin.