Satu Partai sampai Usul Dua Nama

Untuk Dampingi Machfud Arifin

SURABAYA, Jawa Pos − Persaingan calon pendamping Machfud Arifin semakin keras. Satu per satu partai pengusung mengajukan usul. Ada yang menyodorkan dua nama sekaligus. Ada pula yang hanya satu nama.

Salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang Kakbah itu mengusulkan satu kandidat. Yaitu, RPA Mujahid Ansori. Ketua DPC PPP Surabaya Buchori Imron mengatakan, Mujahid dinilai cocok mendampingi Machfud. Sebab, sosok yang diusulkan itu kenyang pengalaman.

Menurut Buchori, Mujahid pernah duduk sebagai anggota DPRD Jatim selama tiga periode. Yaitu 1997−2009. ”Pak Mujahid sudah memiliki bekal ilmu pemerintahan,” jelasnya.

Sementara itu, PKS mengusulkan dua nama. Yaitu, Ketua Fraksi PKS Akhmad Suyanto serta Wakil Ketua DPRD Reni Astuti. Ketua Daerah Dakwah (DD) 1 (Surabaya-Sidoarjo) DPW PKS Jatim Aditya Nindyatman menjelaskan, dua nama itu sudah diajukan. ”Yang memutuskan Pak Machfud,” jelasnya.

Lantas, bagaimana tanggapan Machfud? Sampai saat ini mantan Kapolda Jatim itu belum memberikan keputusan. Dia meminta seluruh partai mengajukan calon wakil wali kota. ”Nanti dinilai yang terbaik,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf mengaku bahwa pihaknya pernah mengajukan nama Dirut PDAM Surya Sembada Mujiaman Sukirno masuk ke daftar tokoh yang dilirik partai. Namun, belum ada pembahasan terkait usulan sebagai cawawali maupun cawali. ”Tapi, CV (curriculum vitae) beliau (Mujiaman, Red) sudah pernah saya kirim ke tim pemenangan dan saya sampaikan secara lisan ke Gus Amik (ketua Tim Pemenangan Machfud Arifin),” katanya.

Namun, itu tidak bisa dimaknai sebagai usulan cawawali. Sebab, kata Musyafak, usulan cawawali harus ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen partai di atas kertas. Tidak cukup disampaikan secara lisan.

Karena itu, dia menegaskan bahwa partainya belum mengajukan nama untuk menjadi calon pendamping Machfud. Saat ini partainya masih berfokus pada konsolidasi internal dalam rangka penguatan struktur kepengurusan partai. ”Tapi yang jelas, nanti rekomendasi untuk cawawali akan turun dari DPP (dewan pimpinan pusat),” ucapnya.

Sementara itu, Mujiaman mengaku kaget dengan pemberitaan di beberapa media yang mengaitkan namanya dengan pemilihan wali kota (pilwali).

Menurut Mujiaman, hal itu sama sekali tidak benar. Hingga saat ini, dia masih berfokus untuk menjalankan tugas sebagai Dirut PDAM yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) di bawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.