Periksa BPNT Gresik, Mensos Utus Dirjen PFM
GRESIK, Jawa Pos – Dugaan penyimpangan penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) di masa pandemi Covid-19 kembali mendapat atensi khusus dari Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara. Maklum, sejauh ini belum ada perbaikan jalur distribusi sesuai pedoman umum (pedum) BPNT 2020.
Kepada Jawa Pos, kemarin (6/9) Mensos menyampaikan bahwa pihaknya segera melakukan tindakan terhadap penyaluran BPNT di Gresik. Dia sudah memerintah Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos untuk mengecek persoalan di Gresik. ’’Saya sudah minta Dirjen PFM untuk cek. Permasalahan yang sebenarnya seperti apa nanti tunggu laporan dulu,” ujarnya.
Kemarin Mensos juga langsung menghubungi direktur kelembagaan bank penyalur. Yang bersangkutan diminta ikut mengecek ke lapangan. Sebab, penyaluran BPNT itu melibatkan sejumlah pihak. Juliari juga memastikan, tidak ada aturan yang menerangkan soal margin atau selisih harga sembako yang disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM).
’’Tidak ada satu pasal pun bicara soal margin,” tegasnya.
Seperti pernah diberitakan, penelusuran Jawa Pos terhadap penyaluran BPNT selama masa pandemi di beberapa lokasi menemukan fakta, ada margin Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu di setiap paket sembako yang diterima KPM. Margin tersebut diduga muncul karena proses distribusi sembako tidak mengacu pada pedum maupun Permensos 19/2020.
Seharusnya pembelanjaan komoditas langsung dilaksanakan di agen atau e-warong. Namun, fakta di lapangan, agen sudah menerima paketan sembako. Nah, pada rantai distribusi itu terindikasi ada keterlibatan ’’makelar’.’
Juliari pun mempertanyakan langkah kepala daerah maupun dinas sosial serta koordinator daerah yang tak kunjung menyelesaikan persoalan tersebut.
’’Apakah sudah ada tindakan dari pejabat yang berkaitan dengan BPNT? Mekanismenya yang pertama diselesaikan di tim koordinasi. Ketuanya Sekda,” ucapnya.
Yang jelas, persoalan penyaluran BPNT yang tak kunjung ada perbaikan itu akan terus mendapat atensi. Bahkan, Mensos memastikan ikut mengawal. Sebab, tidak seharusnya penyaluran bantuan sosial itu menyimpang. ’’Saya menunggu info dari Dirjen,” tuturnya.
Sementara itu, penyaluran BPNT untuk jatah September belum dilaksanakan. Ada kemungkinan penyaluran itu dilakukan pekan ini. Meski para KPM belum bisa bebas memilih jenis sembako sesuai kebutuhan, dalam tiga bulan terakhir ada perbaikan kualitas sembako di beberapa kecamatan. Namun, proses penyalurannya tetap menyimpang. Agen atau e-warong sebatas tempat dropping paketan sembako.
’’Memang dikondisikan seperti itu. Banyak agen yang justru diatur-atur supplier. Parahnya lagi, supplier demikian itu sebetulnya tidak memiliki kemampuan atau bukan bidang usahanya (makelar, Red),’’ ujar salah satu sumber kepada Jawa Pos.
JULIARI P. BATUBARA