Cegah Klaster Pilkada dari NTB
Kemarin satu langkah progresif penanganan Covid-19 dilakukan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan satu fokus: mencegah terjadinya penularan di klaster pemilihan kepala daerah (pilkada). Kemarin polisi memanggil semua bakal pasangan calon (paslon) untuk menandatangani deklarasi. Bukan deklarasi damai siap kalah-siap menang seperti yang sudah-sudah. Melainkan deklarasi kesediaan untuk mengatur massa pendukung agar tidak melanggar protokol Covid-19.
Singkatnya, paslon diperlakukan seperti klub sepak bola yang bisa dihukum jika suporternya anarkistis. Paslon tidak boleh mengelak dari tanggung jawab jika melakukan kampanye besar-besaran dan mengakibatkan terjadinya klaster baru. Sanksinya bisa berupa administratif maupun pidana.
Apalagi, NTB baru saja menggedok Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular, yang memang khusus dibuat untuk mitigasi pandemi. Jika tidak sanggup mengatur massa pendukungnya, paslon bisa rugi sendiri. Bahkan bisa sampai terjerat pidana. Dengan cara itu, paslon pun dipaksa menggelar kampanye yang memenuhi protokol kesehatan. Jika tidak, mereka bisa gugur karena melanggar protokol.
Langkah progresif tersebut memang sangat diperlukan. Sebab, niat pemerintah untuk melandaikan kurva Covid-19 menghadapi ujian berat, yakni pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember. Seperti yang kita tahu, ajang itu berpotensi besar memicu ledakan persebaran infeksi Covid-19.
Sejumlah paslon bahkan sudah terinfeksi dan harus menjalani karantina tepat setelah melakukan pendaftaran. Belum lagi kabar sejumlah tim sukses yang harus menjalani perawatan di ICU gara-gara terpapar Covid-19.
Menunda pilkada tampaknya memang bukan opsi yang diambil pemerintah dengan berbagai pertimbangan. Meski ada pembatasan jumlah peserta kampanye, peraturan KPU masih memperbolehkan adanya rapat umum seperti jalan sehat, panen raya, dan kegiatan yang melibatkan banyak orang lainnya. Event-event yang bisa menjadi sumber penularan. Dan tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi klaster baru.
Untuk itulah, yang dilakukan di NTB sebaiknya juga dilakukan di tempat lain. Sebab, situasi luar biasa dengan tetap melanjutkan tahapan pilkada harus dibarengi upaya luar biasa pula. Jika tidak, Indonesia bisa makin parah. Ekonomi kian tenggelam dan kesehatan makin babak belur.