Tetap Konsisten meski Sering Mendapatkan Teror dan Ancaman
Perjalanan Novli Bernado Thyssen di lembaga Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) cukup panjang. Sebelum didapuk sebagai ketua KIPP Jatim, pria kelahiran 1982 itu harus merasakan berbagai pengalaman menegangkan.
08113475001
Jawa Pos
FACE SHIELD yang menempel di wajahnya dilepas. Maskernya dibuka perlahan. Segelas minuman soda diteguk. Novli menghela napas panjang sebelum menceritakan pengalamannya di dunia politik. Khususnya, kegiatan yang dia lakoni di lembaga KIPP Surabaya dan Jatim.
Pertemuan di sebuah kafe di Jalan Tunjungan kemarin (17/9) membuatnya harus memutar memori 16 tahun silam. Tepat di tahun 2004. Saat itulah dia mulai masuk menjadi relawan di KIPP Kota Surabaya. ”Saat itu saya masih kuliah,” ujar lulusan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) itu.
Novli mengaku mengenal KIPP dari senior-seniornya di GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia). Di sekretariat organisasi mahasiswa maupun di warungwarung kopi, Novli banyak berdiskusi soal dinamika politik yang terjadi
APRESIASI: Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran memberikan penghargaan kepada Novli setelah menjadi pembicara di depan jajaran Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Jatim kemarin (17/9).
Mulai sejarah berdirinya KIPP di era Orde Baru hingga dimulainya pemilihan langsung pada 2004.
Dari mengetahui sejarah berdirinya KIPP, dia semakin tertarik untuk mendalami aktivitas pengawasan pemilu yang tidak terikat atau independen. Sebab, semangat awal berdirinya KIPP adalah untuk mengawasi jalannya pemilu yang selalu curang di era Orde Baru. Di era reformasi, kecurangan tersebut ternyata masih ditemui. ”Hampir di setiap pemilu pasti ada praktikpraktik yang dilakukan oleh pasangan calon maupun pihak penyelenggara,” ungkapnya.
Ayah Joan Carrol itu mengaku sempat nonaktif dari kegiatan KIPP. Dia fokus menyelesaikan kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
Saat Novli kembali ke KIPP, dia mengaku sempat menemukan indikasi pelanggaran ketika pilwali berlangsung di Surabaya. Temuan itu langsung dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya. Begitu laporan masuk, pria berdarah Maluku tersebut mengaku mendapatkan ancaman dan teror dari calon yang akhirnya gagal lolos ke balai kota. Dia pun meminta advokasi dari KIPP
Jatim untuk membantu menghadapi ancaman tersebut. ”Ada lah. Saya diteror waktu itu,” kata bapak satu anak tersebut. Dia enggan menyebutkan jenis ancaman yang diterima.
Pada 2012, Novli diminta untuk membantu kepengurusan KIPP Jatim. Wilayah pengawasannya pun meluas. Namun, yang dipantau hanya beberapa daerah yang cukup menarik perhatian. Antara lain, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Malang Raya.
Novli masih ingat betul kejadian pada tiga tahun silam. Di tengah perjalanan tahapan pilwali saat itu, Novli mengaku mendapati temuan pelanggaran.
Kegiatannya dikemas acara pisah jabatan.
Novli mengumpulkan data lengkap. Bukti dan saksi dibawa ke kantor Bawaslu setempat. Namun, ponselnya tidak berhenti berdering. Telepon maupun pesan singkat bernada ancaman terus menghantui. Karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia mengungsikan saksinya ke tempat aman. Dia sendiri kembali ke Surabaya sambil mengawasi proses di Bawaslu dari jauh.
Berkat keberaniannya melaporkan calon kepala daerah ke Bawaslu, Novli dipercaya sebagai ketua KIPP Jatim pada 2018.
Meski masih sering mendapatkan ancaman, dia tidak gentar melakukan pengawasan. Pada pemilihan umum legislatif (pileg), Novli juga melaporkan beberapa pelanggaran lembaga pengawas pemilu ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Sebab, ada perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh oknum Bawaslu.
”Soal penertiban APK (alat peraga kampanye). Semua APK calon yang melanggar dibabat habis. Tapi, satu APK dibiarkan. Padahal, lokasinya bersebelahan dengan APK kandidat lain dan semuanya sama-sama melanggar,” terangnya.
Apakah laporan ke DKPP dicabut? ”Tidak,” tegasnya. Novli mengaku tidak pernah mencabut laporan yang dibuat. Sebab, laporan tersebut selalu dilengkapi dengan data dan bukti pelanggaran yang kuat. Sebagai benteng diri, dia meminta perlindungan kepada pihak kepolisian. ”Kami menggandeng Polda Jatim sebagai pelindung,” katanya.
Nah, pada pilwali 2020 ini, Novli juga sempat memerkarakan proses seleksi pasangan calon perseorangan. Dia menilai ada kecurangan yang dilakukan pihak penyelenggara. Bukti dan data pendukung dikumpulkan. Berkas-berkas tersebut sudah diserahkan ke KPU Kota Surabaya sebagai bahan evaluasi. Namun, tidak ada tindak lanjut hingga akhirnya tidak ada satu pun calon independen yang lolos.
Novli berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya pesta demokrasi. Baik yang diselenggarakan tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Dia hanya berharap ada kesadaran dari para kandidat maupun penyelenggara untuk melangsungkan kompetisi yang sehat demi mendapatkan kekuasaan. Sebab, yang dipertaruhkan adalah nasib rakyat. Bukan segelintir orang atau kelompok tertentu saja.