Maksimalkan Potensi, Dukung Surabaya Naik Kelas
DPRD Kota Surabaya Dorong Sinergi Semua Pihak
’’SURABAYA memiliki potensi besar,” ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah. Salah satu kekuatan utama adalah dalam bidang fiskal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) & Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PAD Kota Surabaya mencapai Rp 5,4 triliun, sedangkan APBD sebesar Rp 10,3 triliun.
Sebagai pusat perdagangan dengan infrastruktur lengkap, letak Surabaya cukup strategis karena dekat dengan pelabuhan dan bandara. Hal itu menjadikan Surabaya sebagai lintasan perekonomian dan perdagangan.
Semua potensi itu harus dimaksimalkan. DPRD Surabaya terus mendorong Pemerintah Kota Surabaya dalam membenahi pelayanan, terutama untuk kesehatan masyarakat, pendidikan, dan ketersediaan hunian yang layak serta memadai. Tujuannya, Surabaya bisa naik kelas.
Kenaikan kelas itu, menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, dipandang perlu dilakukan menyeluruh dalam berbagai bidang. Di lini kesehatan, Surabaya harus menjadi pelopor.
Selama ini, standar indeks pelayanan kesehatan masyarakat di Surabaya masih kalah jauh dengan kota-kota lain di Jawa Timur yang kemampuan fiskalnya lebih kecil. ’’Padahal, semua wilayah Surabaya terjangkau oleh infrastruktur. Dari 61 puskesmas, hanya 23 yang memiliki sarana untuk rawat inap. Kami di dewan sudah sering mengkritisi, tapi tidak ada perubahan,’’ ungkap Laila.
Laila juga mengungkapkan, anggaran Dinas Kesehatan Kota Surabaya lebih kecil ketimbang dinas kebersihan kota. Kondisi ini menjadi kontra produktif dari sisi pelayanan kebutuhan hajat dasar masyarakat. Karena kesehatan menjadi amanat undang-undang.
’’Ini menjadi tolok ukur kepedulian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Standar pelayanan harus lebih baik, terutama di kesehatan dan pendidikan,’’ jelasnya.
Di lini pendidikan, Laila melihat masih banyak ketimpangan dari Pemkot Surabaya dalam memberikan fasilitas di sekolah negeri dan swasta. Ketersediaan sekolah negeri di jenjang SMP hanya sejumlah 63 negeri, untuk SMP swasta jumlahnya lebih dari 200 sekolah. Padahal, menurutnya, tidak boleh ada dikotomi antara pendidikan negeri dan swasta. Laila mengaku banyak pengaduan masyarakat tentang pendidikan yang masuk ke mejanya.
’’Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya sekolah negeri, tapi akses jangkauan kepada pendidikan. Bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menaikkan kualitas sekolah swasta sehingga rakyat bisa memiliki kesempatan yang sama terhadap akses pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat Surabaya,’’ katanya.
Diakui oleh Laila bahwa Pemkot Surabaya saat ini banyak memberikan kemajuan di bidang keindahan. Namun, Surabaya dituntut bukan hanya dari keindahan kota, tetapi juga kebutuhan dasar warga.
Di bidang hunian dan tempat tinggal, Laila mengungkapkan masih sering dijumpai masyarakat Surabaya tinggal di tempat yang kurang layak huni. Bahkan, di jantung kota masih ada yang tinggal di kampung kumuh. Terlebih, saat masa pandemi Covid-19 kondisinya semakin memprihatinkan. Karena lokasi yang kumuh jauh dari standar kesehatan.
Rumah susun (rusun) juga sudah dibangun baik. Tapi, menurut Laila masih harus ditingkatkan kelasnya karena kapasitasnya hanya 200–300 KK. Padahal, yang antre untuk menempati rusun lebih dari 8 ribu KK. Jalan keluarnya, desain rusun harus diperbaiki menjadi lebih efisien dengan daya tampung lebih banyak.
Ke depan, Laila mengaku bakal terus memberikan masukan pada Pemkot Surabaya. Di antaranya, mendorong kepala daerah menggunakan PAD atau APBD dengan benar dan tepat sasaran. Tujuannya, mampu menyejahterakan rakyat dengan merata. Apalagi dengan kemampuan fiskal Surabaya yang sangat besar.
Laila menambahkan, Surabaya telah menjadi barometer ekonomi Jawa Timur, bahkan nasional. Itu makin menegaskan bahwa keberadaan Surabaya cukup krusial. Laila meyakini, Surabaya perlu menunjukkan diri sebagai kota yang benar-benar menduduki posisi nomor dua di Indonesia. ’’Setelah Jakarta, Surabaya juga harus dipandang sebagai kota yang besar dan berkelas. Untuk mewujudkannya, pengelolaan APBD secara maksimal juga menjadi kunci,” ujar Laila.
Laila menyinggung semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Semangat tersebut bukan sebatas untuk kepentingan kontestasi politik, tapi sudah menjadi ruh Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.
’’Dalam demokrasi Pancasila, gotong royong adalah bajunya. Maka harus dimaknai sebuah semangat kebersamaan untuk menaikkan kelas Surabaya. Gotong royong harus diwujudkan dengan kenaikan kelas,” ungkap Laila. Tak lupa Laila berpesan kepada para petinggi atau pejabat agar terus melakukan pergerakan positif dan efektif demi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kepentingan politik.
Selain pemanfaatan kemampuan fiskal yang maksimal, gotong royong juga menjadi kunci Surabaya bisa naik kelas. Tebarkan semangat gotong royong agar dimiliki seluruh warga, bukan hanya demi kepentingan politik semata.”
LAILA MUFIDAH Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya