1,3 Juta Nakes Divaksin Mulai Desember
Total Tahap Pertama Siapkan 86 Juta Dosis Anggaran Pemulihan Ekonomi Baru Terserap 40 Persen
BINTAN, Jawa Pos – Asa berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia menyala lagi. Sebab, proses produksi vaksin segera dimulai. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa vaksinasi masal bakal dilakukan mulai Desember tahun ini.
”Nanti disiapkan di bulan Desember atau awal Januari 2021, Indonesia sudah bisa memulai vaksinasi,” ujarnya dalam rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di Bintan, Kepulauan Riau, kemarin (25/9)
Pemerintah telah menyiapkan vaksin dengan jumlah total 270 juta. Jadwal distribusinya akan diatur Kementerian Kesehatan.’’
AIRLANGGA HARTARTO
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) terkait vaksinasi. Perpres tersebut memuat aturan pengadaan, pembelian, distribusi, hingga pelaksanaan vaksinasi. Pada tahap pertama, vaksinasi akan dilakukan terhadap 1,3 juta tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19.
Setelah itu vaksinasi dilakukan pada aparatur sipil negara (ASN), masyarakat usia produktif, kelompok komorbid, dan peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. ”Total 86 juta penerima,” tambah pria yang juga ketua KPCPEN tersebut. Dia melanjutkan, pemerintah telah menyiapkan vaksin dengan jumlah total 270 juta dosis. Jadwal distribusinya akan diatur Kementerian Kesehatan.
Airlangga melanjutkan, perpres itu juga berisi aturan uang muka dan penjelasan mengenai kondisi tidak terduga atau force majeure. Dia menerangkan, vaksin tersebut memiliki tingkat kesuksesan atau success rate dengan batas rata-rata 40 persen. Dengan begitu, jika vaksin itu tidak berhasil menanggulangi penularan Covid-19 di Indonesia, biaya yang dikeluarkan tidak bisa disebut sebagai kerugian negara. ”Ini menjadi bagian dari pemulihan ekonomi nasional dan biaya penanganan Covid-19, jadi bukan kerugian negara,” imbuh ketua umum Partai Golkar itu.
Vaksin yang dimaksud Airlangga merupakan vaksin yang dipesan dari Uni Emirat Arab (UEA) dan Tiongkok. Kepastian Indonesia bisa mendapatkan vaksin tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah mengunjungi dua negara tersebut bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada bulan lalu. Retno mengatakan, pada akhir tahun ini Indonesia bakal memperoleh 20–30 juta vaksin. Sementara itu, pada kuartal pertama tahun depan, diperkirakan vaksinnya mencapai 80–130 juta. Sedangkan pada kuartal II mencapai 210 juta vaksin.
Hal tersebut sejalan dengan target uji klinis vaksin hasil kerja sama Bio Farma dan Sinovac. Rangkaian uji klinis diperkirakan rampung akhir tahun dan mulai produksi awal tahun depan. Bio Farma sendiri sudah menambah alat baru untuk meningkatkan kemampuan produksi vaksin hingga 240 juta dosis per tahun.
Selain itu, Indonesia masih berupaya mendapat akses vaksin dari berbagai lembaga. Termasuk GAVI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), dan WHO. Ketiganya merupakan pelopor
COVAX Facility yang dibentuk untuk memastikan akses vaksin Covid-19 yang adil dan merata. ”Detail mengenai mekanisme pendistribusian, biaya, dan besaran vaksin masih dibahas hingga September 2020,” katanya.
Indonesia juga tengah mematangkan peluang kerja sama antara CEPI dan Bio Farma untuk produksi vaksin. Bio Farma sudah masuk dalam kandidat potensial. Artinya, peluang bekerja sama dengan CEPI untuk memproduksi vaksin makin besar. ”Sekali lagi, upaya ini hanya jangka pendek. Untuk jangka panjang, pemerintah tengah menyiapkan vaksin Merah Putih,” ungkapnya.
Selain vaksin, Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 menyiapkan alat deteksi cepat. Di antaranya, rapid test antibodi dan PCR dari BPPT. ’’Saat ini kita kembangkan juga rapid test untuk antigen dengan berbasis swab,’’ tutur Menteri Riset dan Teknologi (Ristek)/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro. Penelitiannya dilakukan LIPI. Dia menargetkan bulan depan rapid test antigen bisa diluncurkan sehingga memperkuat testing, tracing, dan treatment pasien Covid-19.
Pemulihan Ekonomi Nasional
Terkait dengan serapan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN), Airlangga menyebut mendekati 40 persen.
Dalam beberapa pekan terakhir terjadi percepatan penyerapan anggaran PEN. Realokasi anggaran secara dinamis membuat penyerapan anggaran PEN makin lancar. Dia menekankan, program PEN baru dimulai pada awal Juni 2020. Sehingga progres 40 persen itu didapat dalam kurun waktu 3 bulan 3 pekan. ”Dengan tingkat penyerapan yang makin cepat ke depan, kami perkirakan anggaran PEN sebesar Rp 695 triliun dapat terserap hingga 100 persen,” ucap dia.
Salah satu sektor yang harus segera didorong pemulihannya adalah pariwisata. Selain banyak ekonomi daerah yang bergantung di dalamnya, sektor pariwisata paling mudah dan terbuka untuk menyerap tenaga kerja. Bahkan, jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata terus naik sejak 2010.
Untuk mendorong pemulihannya, sejumlah strategi dirumuskan. Salah satunya melalui optimalisasi belanja pemerintah di sektor pariwisata dengan membuat event MICE (meeting, incentive, convention
and exhibition) di lokasi destinasi wisata.
Bukan hanya itu, penegakan disiplin protokol kesehatan juga terus dilakukan. Terlebih di sembilan provinsi dengan tingkat infeksi dan penularan tinggi (zona merah). Penegakan disiplin akan terus dipertahankan selama beberapa bulan ke depan supaya zona merah berubah menjadi kuning dan kemudian hijau.
Airlangga mengklaim bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara klaster mulai menghasilkan kemajuan. Sehingga isolasi akan dilaksanakan berdasar sumber penularan tanpa mengorbankan tempat lain. ”Kita belajar bahwa pendekatan one size fit all tidak tepat. Sebab, setiap lokasi, klaster memang beda. Sehingga program penanganan Covid-19 pun akan berbeda sesuai dengan karakter lokasi atau klaster tersebut,” tuturnya.