Reklamasi Pantai di Tiga Kecamatan Tak Terbendung
BANGKALAN, Jawa Pos – Reklamasi pantai di wilayah Bangkalan terus meluas. Terutama di Kecamatan Labang, Kwanyar, dan Bangkalan. Aktivitas ilegal tersebut tak terbendung.
Meski demikian, pemangku kebijakan di kabupaten ujung barat Pulau Madura tersebut seakan pasrah dan tak berdaya. Alasannya, tidak memiliki kewenangan.
Kepala Dinas Perikanan Bangkalan Mohammad Zaini menyampaikan, reklamasi di Kota Salak memang marak. ”Reklamasinya memang tidak dilakukan secara luas. Tetapi, karena jumlahnya banyak, akhirnya jadi luas,” ujarnya.
Namun, reklamasi tersebut bukan untuk keperluan industri. Melainkan untuk kebutuhan masyarakat sekitar lingkungan. Aktivitas itu paling banyak terlihat di bibir pantai Kecamatan Labang dan Kwanyar.
Zaini tidak menampik bahwa reklamasi tersebut membawa sejumlah dampak negatif. ”Kalau terus dibiarkan, aktivitas itu akan mengancam potensi kekayaan laut,” sebutnya.
Masalahnya, reklamasi yang dilakukan warga tidak bisa ditertibkan. Sebab, izin mengenai reklamasi di bibir pantai sudah bukan menjadi wewenang Pemkab Bangkalan. Kewenangan pemberian izin itu diambil alih Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. ”Kami hanya mengetahui karena kami juga tidak bisa menegur. Sebab, wilayah izinnya memang bukan pada kami.”
Anggun Paramita Putri, salah seorang warga Desa Sukolilo Timur, menuturkan, warga melakukan reklamasi memang bukan untuk kepentingan bisnis, melainkan kebutuhan pokok. Biasanya untuk membangun rumah. ”Banyak yang digunakan untuk membangun rumah. Untuk izinnya, saya sendiri tidak bisa memastikan ke mana,” tuturnya.
Dari informasi yang dihimpun, izin aktivitas tersebut biasanya didapat warga dari pemerintah desa setempat. Sejauh ini sudah ada ratusan rumah yang menempati bibir pantai tersebut. Karena tidak ada larangan, warga seakan sudah terbiasa.