17 Persen Masyarakat Yakin Tak Kena Covid-19
JAKARTA, Jawa Pos – Sebanyak 17 di antara 100 responden menyatakan bahwa mereka sangat tidak mungkin atau tidak mungkin tertular Covid-19. ’’Jadi, ada 17 persen. Ini persentase yang lumayan tinggi,’’ ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto kemarin (28/9).
Ya, survei perilaku masyarakat di masa pandemi kepada 90.967 responden yang dirilis BPS menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya Covid-19 terbilang rendah. Masih ada masyarakat yang sangat yakin bahwa dirinya tidak terinfeksi atau tertular Covid-19.
Dia melanjutkan, persepsi tidak mungkin tertular itu amat berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan responden. Mayoritas yang yakin tak akan terinfeksi itu berasal dari jenjang SD. ’’Ketika pendidikannya rendah, mereka yakin bahwa ’saya pasti nggak tertular.’ Tetapi, semakin pendidikannya tinggi, kesadarannya sudah tinggi,’’ imbuhnya.
Sementara itu, jika dilihat berdasar penerapan protokol kesehatan di tempat umum, 17,32 persen responden mengaku bahwa lokasi pasar tradisional dan pedagang kaki lima yang dikunjunginya tidak menerapkan protokol kesehatan sama sekali (lihat grafis). ’’Catatan khusus untuk pasar/pedagang kaki lima dan tempat ibadah. Dua tempat ini perlu perhatian lebih ketika melakukan sosialisasi protokol kesehatan,’’ ujarnya.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut 17 persen dari responden BPS yang meyakini tak tertular adalah angka yang sangat besar. Jika dianalogikan berdasar hitungan persentase penduduk Indonesia, berarti ada sekitar 45 juta orang yang merasa yakin tak terpapar Covid-19. ’’Padahal, kita semua tahu bahwa status yang kita hadapi sekarang adalah pandemi. Artinya, tidak ada satu jengkal tanah pun yang akan betulbetul aman atau bebas dari Covid-19,’’ katanya.
BERBAGAI cara telah direalisasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Salah satunya adalah dengan meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) mini di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Kamis (10/9). Fasilitas pelayanan publik tersebut diresmikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Diah Natalisa.
Kehadiran MPP mini itu bertujuan memanjakan masyarakat dengan berbagai pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan merata. Menurut Diah, MPP mini itu juga baru kali pertama ada di Indonesia. Konsep pelayanan publik tersebut dapat menjadi role model pelayanan publik di Indonesia yang fleksibel, cepat, dan efisien.
Plh Bupati Sidoarjo Achmad Zaini menyatakan, pihaknya sejak awal memprediksi terjadi overload pada MPP
Sidoarjo. Permasalahan itu harus dipecahkan melalui MPP mini agar pelayanan tetap maksimal. ”Dulu berdesak-desakan, kini ideal dan tak padat. Apalagi, berbagai jenis layanan sudah terintegrasi secara online,’’ ungkap Zaini.
Dia menambahkan, konsep MPP mini adalah untuk memeratakan pelayanan. Pihaknya juga sudah memilih dan menilai kecamatan yang siap dengan segala aspek untuk melaksanakannya. Meski MPP mini didirikan di Kecamatan Sukodono, masyarakat kecamatan lain juga bisa menggunakan.
Masyarakat sangat dimudahkan dengan pelayanan itu. Sebab, terdapat 22 unit pelayanan yang disediakan di MPP mini, antara lain, mengurus sejumlah perizinan, SKCK, SIM, BPJS, dan paspor. Tak tertutup kemungkinan akan muncul MPP mini di kecamatan lain di Sidoarjo. Masyarakat pun jadi lebih dekat untuk mengurus berbagai keperluan.
’’Konsep MPP mini ini juga sangat cocok dengan kehidupan new normal ini. Alhamdulillah, layanan ini bisa mengurangi pertemuan antara petugas dan pemohon yang mana bisa memutus rantai penularan virus korona. Masyarakat juga harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Inilah inovasi yang harus terus dimaksimalkan,’’ ujar Zaini.
Pemkab Sidoarjo juga membuka kembali MPP Sidoarjo per 1 September 2020. Zaini menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen menyempurnakan semua jenis pelayanan. Tujuannya agar terintegrasi secara cepat, aman, mudah, dan transparan. Itulah prinsipnya, sehingga masyarakat ikut memiliki dan merasa nyaman mendapat layanan tersebut. Beberapa produk layanan sudah bisa dicetak secara mandiri oleh pemohon untuk layanan dukcapil dan DPMPTSP.
’’Ke depan, kami memilih kecamatan yang besar sebagai prioritas. Misalnya, Sidoarjo Barat di Krian, utara di Waru, dan selatan di Porong. Kami juga sudah bicara dengan DPRD kalau bantuan saranaprasarana seperti ini bisa dilakukan dengan sistem pinjam pakai, sehingga layanan di Sidoarjo betul-betul dekat dengan masyarakat,’’ papar Zaini.