Target Tinggi Pertumbuhan Ekonomi
RESESI tak bisa dihindari. Itu diakui pemerintah. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pun direvisi, menjadi -1,7 persen sampai -0,6 persen. Lebih buruk daripada proyeksi sebelumnya, yaitu -1,1 persen sampai 0,2 persen. Bank Dunia pun mengamini dengan memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini akan terkontraksi hingga -1,6 persen. Bahkan, dalam kondisi yang paling buruk bisa mencapai -2 persen.
Dalam kondisi penuh ketidakpastian, pemerintah tetap mematok target tinggi untuk pertumbuhan tahun depan. Itu terekam dalam APBN 2021 yang menyebut pertumbuhan ekonomi bisa di level 5 persen. Salah? Tentu tidak. Sah-sah saja memasang target yang menyundul langit. Namun, tidak keliru juga jika mengatakan bahwa target itu kurang realistis. Terlalu optimistis.
Faktanya, target tinggi itu ditetapkan sebelum resesi datang. Hal yang lebih penting lainnya, plus atau minus capaian pertumbuhan itu akan sangat bergantung pada penanganan pandemi Covid-19. Tahun depan, resesi justru bisa berlanjut jika virus korona baru tak kunjung terkendali.
Pemerintah harus memastikan bahwa strategi menuju pertumbuhan ekonomi tinggi itu sinkron dengan strategi pengendalian pandemi. Sepekan terakhir, pertambahan kasus positif stabil di atas 4 ribu. Dalam beberapa hari ke depan, secara akumulasi bisa tembus 300 ribu kasus positif. Itu harus menjadi alarm bahwa kondisi masih mengkhawatirkan.
Mengandalkan konsumsi masyarakat yang memang jadi tulang punggung ekonomi tidak akan maksimal jika jumlah kasus Covid-19 masih tinggi. Dalam situasi seperti itu, masyarakat akan menahan belanja. Konsumsi hanya pada kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Masyarakat lebih memilih menabung pendapatannya atau berinvestasi pada instrumen yang aman untuk berjaga-jaga. Berbagai program perlindungan sosial yang juga digadang-gadang menjadi strategi pemulihan ekonomi pun belum seluruhnya terserap.
Pilihannya memang mengerem laju kasus Covid-19 dengan kebijakan-kebijakan yang lebih tegas dan konkret. Tracing dan testing yang lebih masif. Sembari menunggu vaksin yang semoga benar-benar tersedia Desember mendatang. Pejabat pemerintah di level apa pun harus memberi contoh disiplin protokol kesehatan.
Jangan pula ada kegaduhan lagi yang dipertontonkan hanya karena kebijakan pengetatan yang diambil suatu daerah. Sama-sama beratribut pemerintah semestinya bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Dengan begitu, masyarakat lebih tenang dan yakin bahwa pemerintah serius menangani pandemi. (*)