Waspadai Penyalahgunaan Bantuan Sosial

Distribusi BLT DD Sudah Capai 74 Persen

SURABAYA, Jawa Pos – Program bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19 di Jawa Timur (Jatim) terus berlangsung. Bantuan yang disalurkan makin merata. Selain itu, data penerima sudah dibenahi.

Hanya, di tengah perbaikan tersebut, sejumlah problem baru muncul. Kali ini ada potensi penyalahgunaan bantuan-bantuan tersebut. Bukan hanya oleh penerima, tetapi juga pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam distribusi.

Salah satunya adalah bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD). Sejak digulirkan Maret lalu, hingga saat ini bantuan yang disalurkan di seluruh wilayah Jatim mencapai 74,73 persen. Nilainya sebesar Rp 1,744 triliun.

BLT DD merupakan program bantuan sosial yang diambilkan dari dana desa. Total BLT DD untuk Jatim mencapai Rp 2,345 triliun.

Realisasi bantuan itu juga makin membaik. Selain pendistribusiannya yang mulai tepat waktu, data penerima juga telah dibenahi. ”Sekarang sudah tertata. Pendistribusian sudah tidak mengalami kendala,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim M. Yasin.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa berharap bantuan-bantuan tersebut bisa menguatkan ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat ditargetkan membuat daya beli tumbuh. ”Otomatis, perekonomian Jatim stabil,” jelasnya.

Di sisi lain, Khofifah juga mengingatkan agar pendistribusian BLT DD tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Salah satunya di tengah momen pilkada di 19 kabupaten/kota di Jatim. Khofifah menyatakan bahwa pemberian bantuan-bantuan itutidakterkaitdenganprogrampolitik.Karena itu, pemerintah pusat mewanti-wanti agar pendistribusian tidak disalahgunakan.

Selain itu, Khofifah meminta bantuan tersebut digunakan sebaik-baiknya. Dia khawatir penerima bantuan menyalahgunakan bantuan tersebut. Sebab, sejumlah informasi seputar masalah itu bermunculan. ”Informasinya, ada yang menggunakan bantuan itu untuk judi online. Ini memprihatinkan,” ungkapnya.

Sejumlah institusi yang bertanggung jawab dalam distribusi bantuan di Jatim juga melakukan antisipasi. Di Jember, Bulog setempat mewaspadai potensi penggunaan bantuan sosial (bansos) beras dari Kemensos untuk kepentingan pilkada.

Kepala Bulog Subdivre Jember Budi Sultika mewanti-wanti keras agar tidak ada atribut pasangan calon, termasuk foto yang menunjukkan simbol nomor kontestan pilkada. Sebab, dikhawatirkan terjadi klaim. Apalagi, Jember tahun ini memasuki momen pilkada. ”Sejak awal, saya mengingatkan hati-hati dengan bansos karena Jember sebagai daerah yang ikut pilkada,” paparnya.

Selain itu, para buruh angkut beras tidak diperkenankan memakai kaus paslon dan atribut partai. ”Kalau ditemukan, kami suruh untuk melepas,” tegasnya.