Khofifah: Dorong Laju Ekonomi Kerakyatan
UMKM di Jatim akhirnya bernapas lega di masa pandemi Covid-19. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM RI memberikan bantuan kepada 1,1 juta UMKM.
BANTUAN dari pusat itu diberikan lewat bantuan presiden produktif usaha mikro (Banpres PUM). Program tersebut merupakan upaya pemerintah pusat sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional selama pandemi. Total terdapat sekitar 9,78 juta UMKM di Jatim. Ke depan, Jatim berharap dapat memperoleh kuota 2 juta UMKM yang mendapatkan Banpres PUM.
”Kemudian, kami laporkan ke presiden bahwa 54 persen PDRB Jatim di-support UMKM, di mana membutuhkan support lebih dari pemerintah. Maka, kami mengajukan permohonan agar ada bantuan tambahan. Semoga dapat di-support 2 juta bantuan presiden produktif usaha mikro (PUM, Red),” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menerima kunjungan kerja Menteri Koperasi dan UMKM RI Teten Masduki di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (30/9).
Khofifah menyebutkan, tingginya angka tersebut sebagai modal sosial sekaligus modal ekonomi yang cukup besar. Terutama untuk menopang perekonomian berbasis kerakyatan di Jatim. Dia menjelaskan, masyarakat Jatim memiliki kreativitas dan inovasi luar biasa. Kehadiran Banpres PUM secara tidak langsung membuka pasar bagi UMKM untuk mengembangkan usaha.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UMKM RI Teten Masduki mengatakan, Banpres PUM menjadi upaya pemerintah untuk meringankan beban koperasi UMKM. Selama pandemi, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk memulihkan ekonomi nasional. Salah satunya, pemerintah membuat program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, dan subsidi pajak bagi UMKM yang bankable. Untuk UMKM yang unbankable, diberi bantuan oleh Presiden RI melalui Banpres PUM.
”UMKM yang tidak bankable diberi bantuan Rp 2,4 juta melalui Banpres PUM. Untuk satu kabupaten-kota, ada 20 ribu UMKM yang mendapatkan Banpres PUM. Untuk Jatim, saat ini sudah di atas ratarata. Mudah-mudahan apabila ada tambahan kuota, maka Jatim akan diberi perhatian,” ungkap Teten.
Teten pun berharap akan membuat model bersama dengan LPDB. Yakni, menjadikan koperasi sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan murah untuk UMKM. Setidaknya, di seluruh Indonesia ada 54 juta pelaku usaha mikro. ”Dengan jumlah sebanyak itu, tidak mungkin UMKM diurus satu per satu. Maka, pemerintah membuat intervensi melalui koperasi,” ujarnya.
Selain Banpres PUM, bantuan pada usaha mikro juga diberikan berupa LPDB KUMKM yang terbagi dalam dua tahap. Tahap I pada Juli 2020 telah tersalurkan dana Rp 86,769 miliar untuk 12 koperasi. Tahap II pada September 2020 akan disalurkan kepada delapan koperasi dengan total Rp 138,681 miliar. Sehingga total Rp 225,45 miliar akan disalurkan Pemprov Jatim kepada 20 koperasi.
Khofifah bersama Menteri Teten Masduki juga menyerahkan secara simbolis LPDB KUMKM kepada delapan penerima. Yakni, KUD Gondanglegi, KPRI Tut Wuri, KSU Artha Abadi, KUM Lestari Makmur Poncokusumo, KSPPS BMT NU Jawa Timur, KSPPS BMT UGT Sidogiri, Koperasi BMT Permata Jawa Timur, dan KSPPS Mitra Usaha Ideal.
Hal ini menjadi penguatan bagi pergerakan ekonomi di Jatim. Tentu berseiring dalam rangka mengendalikan Covid-19.”
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA Gubernur Jawa Timur