Tanggung Jawab Pejabat Publik
POLEMIK soal ketidakhadiran Menkes Terawan ke sebuah talk show menjadi ramai belakangan ini. Apalagi, host yang mengampu talk show tersebut membuat sebuah gimmick yang sebenarnya sering terjadi di luar negeri: wawancara bangku kosong. Lengkap dengan pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan.
Perdebatan yang terjadi berjalan asimetris. Para buzzer yang dikenal sebagai pembela pemerintah, bisa ditebak, langsung mengkritisi acara itu. Mereka juga menyebutkan bahwa tidak ada kewajiban bagi narsum untuk menghadiri sebuah acara. Sementara itu, pihak yang membela mengatakan bahwa Terawan sejak dulu memang bermasalah dan pantas diperlakukan seperti itu.
Terlepas dari polemik tersebut, ada satu hal yang harus diingat. Pejabat publik memiliki tanggung jawab dalam batas tertentu untuk m e n g o m uni kas ikan kinerja nya. Argumentasi pendukung Tera w anyang menyatakan bahwa Ter awan cukup bekerja tanpa perlu menghiraukan wartawan juga tidak sepenuhnya tepat.
Pejabat publik digaji dengan uang rakyat. Mereka mendapat fasilitas tertentu guna membantu mengerjakan tugas yang diamanatkan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Artinya, kinerja mereka harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam konteks Menkes Terawan, banyak orang yang bertanya-tanya soal kinerjanya. Harus diakui, penanganan mitigasi pandemi Covid-19 di Indonesia buruk. Memang ada langkah-langkah yang benar, terutama di sejumlah daerah. Namun, secara umum, mitigasi di Indonesia tak bisa dibilang bagus. Setidaknya ada 59 negara yang menolak kedatangan pelaku perjalanan dari Indonesia dan mengeluarkan travel warning yang menunjukkan hal itu.
Trust masyarakat ke pemerintah terkait pandemi juga sangat merosot. Banyak ketidakpercayaan yang terjadi. Mulai gerakan antimasker, menyatakan Covid-19 sebagai konspirasi, hingga apatis terhadap langkah pemerintah. Hal-hal seperti itu sudah seharusnya menjadi domain pemerintah untuk mengurusnya.
Dan, salah satu cara yang paling sederhana adalah bentuk komunikasi. Sebab, pandemi menyangkut hajat hidup banyak orang. Apa yang telah dilakukan, bagaimana skema penyelesaian, dan apa-apa yang belum atau tak bisa dilakukan dapat dikomunikasikan kepada publik.
Terawan memang punya hak untuk tidak datang ke talk show tersebut. Namun, sebagai pejabat publik, dia tetap punya kewajiban untuk menjelaskan kepada publik. Yang semakin hari semakin bertanya-tanya terkait kinerja menteri kesehatannya.