Maksimalkan Belanja Pusat dan Daerah

Gairahkan Konsumsi, Pulihkan Ekonomi

JAKARTA, Jawa Pos – Pemerintah pusat tidak bisa menghadapi dampak persebaran virus SARS-CoV-2 sendirian. Karena itu, kerja sama dengan berbagai pihak sangat penting untuk mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu pun menggandeng pemerintah daerah (pemda) untuk menggairahkan konsumsi.

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bisa menjadi countercyclical pada masa pandemi Covid-19.

’’Penting sekali untuk dipastikan ada semacam countercyclical seperti (belanja) pemerintah pusat di daerah. Jangan sampai pemerintah pusat fokus meng

counter, tapi realisasi di pemda justru terhambat,’’ ujar Febrio kemarin (2/10).

Dia mendorong tiap pemda lebih bersungguh-sungguh mengalokasikan dana belanja masing-masing. Menurut dia, pemerintah pusat tidak akan bisa mengontrol belanja daerah setiap saat. Karena itu, perlu ada sinergi antara kedua pihak untuk memaksimalkan penyerapan anggaran belanja.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil langsung para kepala daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja. Khususnya untuk dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat seperti dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). Dengan begitu, diharapkan terjadi harmoni belanja antara pemerintah pusat dan pemda.

’’Tapi, ke depan harus semakin bisa melihat, bukan hanya dalam konteks komunikasi. Ini juga sedang dipikirkan bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah,’’ imbuh Febrio.

Hingga akhir Agustus lalu, pendapatan APBD tercatat Rp 661,84 triliun atau 62,74 persen terhadap total APBD. Sementara itu, belanja APBD baru Rp 533,73 triliun. Pertumbuhannya minus 7,62 persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Belanja pusat dan daerah penting untuk diakselerasi. Hal itu diharapkanbisamemberikandoronganpadapemulihanekonomi.

Febrio melanjutkan, secara umum, kondisi krisis ekonomi yang disebabkan pandemi ini sangat berbeda dengan krisiskrisis sebelumnya. Dampak pandemi kali ini disebutnya lebih dalam.

’’Kita bisa lihat bagaimana Indonesia dan bagaimana seluruh dunia mulai bisa melakukan new normal. Tentunya new normal berhenti di suatu saat sehingga benar-benar normal entah 2021 atau 2022,’’ urai Febrio.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan hal senada. ’’Kita tidak tahu pasti kapan pandemi berakhir,’’ ucapnya. Namun, sebagai instrumen countercyclical, APBN 2021 telah disiapkan untuk menjadi instrumen utama penanganan pandemi Covid-19. Juga, menjadi instrumen untuk memulihkan dan mereformasi perekonomian.