Fokus Tangani Pandemi, tapi Pembangunan Tetap Jalan
HUT Ke-75 Jatim Hari Ini
SURABAYA, Jawa Pos – Memasuki 2020, rencana pembangunan dan pengembangan besar-besaran sudah disusun Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Tapi, apa daya, pandemi Covid-19 kemudian menghantam
Pada Maret, enam orang dinyatakan terpapar virus tersebut ketika itu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang hari ini berulang tahun ke-75 pun langsung berfokus pada penanganan penyakit yang dipicu virus SARS-CoV-2 tersebut.
Sebab, dampak pandemi memang langsung terasa. Aktivitas sosial dan ekonomi melambat. Sebagian besar perusahaan menerapkan sistem jam kerja terbatas.
Sektor pariwisata, perhotelan, dan transportasi terpukul paling keras. Kunjungan wisata dan mobilisasi masyarakat yang berkurang mengakibatkan bisnis di tiga sektor tersebut lesu. Pemprov pun mengambil langkah taktis untuk menyikapi fenomena itu.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagi tim gugus tugas dalam tiga rumpun. Masing-masing rumpun kuratif, rumpun tracing, dan rumpun dampak sosial.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak ditugaskan di bagian rumpun dampak sosial. ”Rumpun dampak sosial ini bertugas untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tetap stabil,” kata Khofifah kala itu.
Refocusing anggaran pun dilakukan. Sebagian besar anggaran difokuskan pada penanganan Covid-19, tapi tidak melupakan rencana besar pembangunan yang sudah disusun.
Khofifah bersama jajaran memilah skala prioritas. Ada program yang digenjot dan bisa dilaksanakan secara beriringan.
Dia menerapkan istilah kolaborasi dan nyekrup pada setiap kegiatan di lapangan. Kolaborasi merupakan perpaduan dari berbagai kegiatan dengan target pencapaian tertentu. Nyekrup merupakan istilah kerja sama yang saling menguatkan antarlembaga di Jatim.
Banyak program yang dikuatkan Khofifah bersama jajarannya di masa pandemi Covid-19. Salah satunya pengembangan BUMDes (badan usaha milik desa).
Ada lebih dari 7 ribu desa di Jatim. Dari jumlah itu, sekitar 5 ribu di antaranya sudah memiliki BUMDes.
Mereka memiliki lini usaha untuk pengembangan ekonomi di wilayahnya. Ada tiga kategori BUMDes di Jawa Timur: rintisan, berkembang, dan maju.
Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jatim memperlihatkan, sejak 2013 hingga 2019, ada 5.432 BUMDes atau sekitar 70 persen dari total desa di provinsi paling timur di Jawa itu yang mencapai 7.724 desa.
Sebagian besar BUMDes memiliki lini usaha bidang wisata. Pemerintah provinsi membina dan mendorong BUMDes tersebut untuk memaksimalkan potensi diri.
Ada beberapa BUMDes yang berhasil. Mereka mengembangkan desa wisata sebagai produk andalan. ”Ini termasuk bagian dari program kami yang disebut desa wisata cerdas mandiri alias dewi cemara,” jelas Khofifah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa M. Yasin mengatakan, masyarakat desa termasuk elemen yang tidak begitu terdampak Covid-19. Kondisi mereka berbeda dengan masyarakat perkotaan. ”Mereka memiliki kesempatan untuk memaksimalkan peluang,” ungkapnya.
Untuk sektor pajak, Yasin yang juga menjabat Plt kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim menjelaskan, sejak awal pandemi, pemprov menerapkan kebijakan diskon dan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Tujuan utamanya meringankan beban masyarakat di masa pandemi. ”Hasilnya, penyerapan dari sektor pajak kendaraan bermotor cukup besar,” ucapnya.
September lalu penyerapan pajak kendaraan mencapai lebih dari Rp 97 miliar. Yasin mengapresiasi partisipasi masyarakat Jawa Timur. Kesadaran membayar pajak sangat membantu program pembangunan di Jatim.
Pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kebijakan belajar dari rumah. Sistem daring diberlakukan. Permasalahan baru kembali muncul.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi memiliki pekerjaan berat untuk menyikapi kebijakan baru tersebut. Ada beberapa kendala yang muncul di lapangan. Di antaranya, banyak siswa yang merasa terbebani biaya paket data. Lalu, ada beberapa daerah yang belum terjangkau sinyal internet.
Kolaborasi pun diterapkan. Dinas pendidikan bersama perusahaan provider menyelesaikan persoalan tersebut. Jutaan siswa sekolah mendapat bantuan paket data. ”Selain itu, beberapa daerah yang tidak terjangkau internet akan ditindaklanjuti provider tersebut.”
Pemerintah provinsi juga tidak mengesampingkan rencana peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Timur.
Data BPS menyatakan, IPM Jawa Timur pada 2018 mencapai 70,77. Tahun berikutnya ada peningkatan 1,03 persen sehingga IPM Jatim pada 2019 mencapai 71,50.
Di usia yang memasuki ke-75 hari ini, Jatim tetap menjadikan penanganan Covid-19 agenda penting. Tapi, pelaksanaannya tidak boleh mengesampingkan program pembangunan.
”Istilahnya kebijakan gas dan rem. Hasilnya, pertumbuhan di Jawa Timur mengalami koreksi paling rendah di Pulau Jawa,” ucapnya.