Bawaslu Soroti Simulasi TPS KPU
Kurang Gambarkan Realitas di Masa Pandemi Korona
JAKARTA, Jawa Pos – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong pelaksanaan simulasi dilakukan di situasi yang menyerupai kondisi riil pada coblosan 9 Desember mendatang. Hal itu dibutuhkan untuk memudahkan penyelenggara pemilu mengidentifikasi masalah.
Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, merespons simulasi pemungutan suara pilkada yang digelar KPU RI di Kota Magelang Sabtu (10/10). Itu merupakan simulasi coblosan keempat yang digelar KPU dengan menerapkan protokol kesehatan.
Afif (sapaan Afifuddin) menilai lokasi simulasi yang dipilih KPU kurang tepat. ”Lokasinya lapangan yang luas sekali. Apakah TPS yang sebenarnya akan begitu? Rasanya tidak,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (11/10).
Selain lokasi, Afif menyoroti desain TPS yang dibangun KPU RI yang tergolong mewah. Dia tak yakin desain yang sama dapat dibuat di daerah. ”Dengan biaya Rp 1,6 juta per pembuatan TPS, rasanya tak mungkin bisa membuat TPS seperti kemarin,” imbuhnya.
Dalam situasi pandemi, tutur Afif, yang dibutuhkan adalah bagaimana memastikan pemungutan suara di hari H dapat dilakukan dengan aman. Karena itu, persiapan ataupun simulasi sebisa mungkin digelar menyerupai situasi Covid-19 saat ini. ”Harus ke versi lebih dekat dengan kenyataan. Sehingga kita bisa antisipasi masalah yang dimunculkan dalam simulasi,” tegasnya.
Karena itu, ke depan Bawaslu meminta KPU memilih tempat yang beragam. Sehingga persoalan akan dapat diidentifikasi melalui berbagai karakteristik. Afif juga meminta simulasi digelar di luar Jawa. Dari empat kali simulasi, semua digelar di Jawa, mulai di Bandung, Indramayu, Kota Tangerang Selatan, hingga Kota Magelang.
Merespons Bawaslu, anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, simulasi yang digelar Sabtu lalu adalah bagian dari masukan penyusunan peraturan KPU terkait pemungutan suara. Ada ketentuan baru yang diujicobakan. Di Magelang, hal baru yang dicoba adalah penggunaan tali pembatas.
”Ketika simulasi di Indramayu kan tak ada semacam tali plastik pembatas,” ujarnya saat dihubungi.
Raka memastikan bahwa simulasi di lokasi dengan berbagai karakteristik yang menyerupai kondisi riil akan dilakukan. Simulasi juga dilakukan jajaran KPU di daerah. Jika konsep besar yang disusun KPU RI sudah tuntas, nanti diuji coba oleh tiap-tiap daerah.
KPU RI, tambah Raka, juga sudah merencanakan simulasi lanjutan di luar Jawa. Sejauh ini beberapa daerah sudah mengajukan diri untuk menjadi lokasi simulasi. ”Dari Sumatera sudah masuk usulan dari dua kabupaten,” ungkapnya. Namun, pria asal Bali itu belum bisa memastikan kapan waktunya.
Raka juga berharap bukan hanya Bawaslu yang bisa memberikan catatan. Publik juga bisa menyampaikan masukannya kepada KPU. Termasuk kelompok penyandang disabilitas soal desain TPS. ”Makanya, selain kami undang Bawaslu dan DKPP, di setiap simulasi ada teman-teman penyandang disabilitas dan organisasi untuk memberikan masukan,” pungkasnya.